Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi. Tuntutan ini muncul setelah mereka menilai adanya kekurangan signifikan dalam komunikasi publik yang dikelola oleh PCO. Pasha Fazillah Afap, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan silaturahmi di Istana Negara pada Kamis malam, 4 September 2025.
Dalam pernyataannya, Pasha menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja Kepala PCO. “Kami menuntut Kepala PCO dioptimalkan. Jangan lagi ada tumpang tindih antarkementerian. Komunikasi publik dari PCO atau Kantor Staf Presiden saat ini cukup buruk,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya saat ini, ketika informasi menjadi sangat krusial.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Menteri Sekretaris Negara menanggapi masukan yang disampaikan oleh mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti dengan secepatnya. “Kami diminta menunggu. Jika sudah diberikan kepada Bapak Presiden, akan ada informasi lebih lanjut yang langsung disampaikan kepada kami,” kata Pasha mengutip pernyataan Mensesneg.
Selain masalah komunikasi publik, BEM SI Kerakyatan juga mengangkat isu-isu lain yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kelanjutan aksi demonstrasi, kriminalisasi aktivis, dan tudingan makar. Menurut Pasha, demonstrasi tetap akan menjadi salah satu opsi langkah perjuangan mereka. Namun, mereka akan mempertimbangkan situasi yang ada di Jakarta untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan aksi tersebut. “Demonstrasi mungkin akan tetap kami lakukan, tetapi menunggu momen yang pas dan kondisi Jakarta yang kondusif,” tegasnya.
Pasha juga menegaskan bahwa keputusan terkait aksi demonstrasi pada Jumat, 5 September 2025, akan bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Dia menyatakan, “Tidak bisa dibilang batal, karena kami melihat situasi dan kondisi besok. Jika memungkinkan, kami tetap aksi. Tapi jika tidak memungkinkan, kami akan menunggu atau menunda.”
Pentingnya komunikasi yang baik di antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam konteks ini, keluhan mahasiswa tentang kurangnya efektivitas komunikasi dari PCO menjadi sorotan utama. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi sangatlah diperlukan agar publik tidak mengalami kebingungan atau salah paham.
Sementara itu, evaluasi atas fungsi dan kinerja komunikasi pemerintah menjadi langkah yang relevan agar alur informasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terhambat. Koordinasi antara kementerian juga menjadi isu yang kritis, mengingat setiap kebijakan atau informasi yang salah dapat berdampak luas dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat.
BEM SI meminta agar pemerintah tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga bertindak untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil dan mengurangi potensi ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Di tengah upaya untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, mahasiswa harus tetap memperhatikan kondisi sosial di sekitar mereka. Dengan melakukan aksi dengan cara yang bijak, mereka dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tak hanya terdengar, tetapi juga diterima secara positif oleh pemerintah dan masyarakat luas.
Dengan banyaknya isu yang diangkat, peran aktif mahasiswa dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah tetap akan menjadi penting. Tindakan ini sejatinya merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, di mana suara masyarakat, terutama generasi muda, harus didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh pengambil keputusan di tingkat pemerintahan.
-
-
-
-
