Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melakukan penghapusan sejumlah tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca disahkannya "17+8 Tuntutan Rakyat". Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengumumkan bahwa sejak 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan dan beberapa tunjangan lainnya akan dihentikan. Hasil dari evaluasi ini mengindikasikan bahwa take home pay (THP) anggota DPR kini berjumlah Rp65,5 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan gaji yang mereka terima sebelumnya.
Setelah pemangkasan ini, THP anggota DPR saat ini terdiri dari berbagai elemen yang lebih sederhana. Sebelumnya, gaji pokok untuk Ketua DPR mencapai Rp5.040.000, Wakil Ketua Rp4.620.000, dan Anggota Rp4.200.000. Selain itu, mereka mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan jabatan yang cukup signifikan. Ketua DPR misalnya, memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp18.900.000, yang kini telah dipangkas.
Perbandingan Gaji Sebelum dan Sesudah Penyesuaian
Dari data yang disajikan, terlihat bahwa sebelum pemangkasan, gaji dan tunjangan Ketua DPR RI mencapai total sekitar Rp114,2 juta, sementara Wakil Ketua dan Anggota DPR masing-masing menerima Rp110,4 juta dan Rp103 juta. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara pendapatan yang mereka terima sebelum dan sesudah kebijakan baru diberlakukan.
Setelah penghapusan tunjangan perumahan dan pemangkasan tunjangan lain, anggota DPR kini mendapatkan gaji pokok dan beberapa tunjangan yang lebih sedikit, seperti:
-
Gaji Pokok
- Ketua DPR: Rp4.200.000
- Wakil Ketua: Rp4.620.000
- Anggota: Rp4.200.000
-
Tunjangan Suami/Istri
- Sebesar 10% dari gaji pokok.
- Tunjangan Anak
- Maksimal untuk 2 anak.
Meskipun terdapat pemangkasan, tunjangan konstitusional yang masih ada memberikan kontribusi signifikan bagi total THP. Misalnya, anggota DPR masih menerima tunjangan kehormatan dan berbagai fasilitas komunikasi yang diharapkan dapat mendukung tugas mereka.
Tanggapan Masyarakat
Keputusan untuk memotong tunjangan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang berspekulasi tentang dampak bagi kinerja anggota DPR setelah pemotongan tunjangan tersebut. Masyarakat menilai bahwa pengurangan tunjangan mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan anggota DPR, namun juga diharapkan membawa dampak positif bagi pengeluaran negara secara keseluruhan.
Berdasarkan informasi resmi, meskipun sellah pemangkasan gaji menjadi lebih sedikit, masih ada komponen tunjangan yang membantu anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Namun, transparansi dan akuntabilitas mengenai pengeluaran ini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan publik.
Kesimpulan Mengenai Masa Depan Gaji DPR
Dengan gaji THP Rp65,5 juta per bulan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana perbandingan ini akan berlanjut. Belum ada kejelasan mengenai potensi perubahan lebih lanjut dalam struktur gaji dan tunjangan anggota DPR. Seiring waktu, masyarakat mungkin akan terus meminta informasi yang lebih detail mengenai bagaimana anggota DPR menggunakan anggaran mereka.
Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, anggaran DPR masih menjadi isu sensitif yang memerlukan perhatian serta pengawasan ketat dari publik untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
-
-
-
-
