Pemerintah Indonesia didesak untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demonstrasi yang berujung anarkis di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Dorongan ini datang dari Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, yang menyebut bahwa kejadian ini tidak bisa dibiarkan tanpa investigasi mendalam. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang protes masyarakat telah meningkat, menciptakan suasana ketidakpastian di publik.
Insiden kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi titik tolak bagi seruan masyarakat untuk mengusut tuntas akar permasalahan. Sejumlah gerakan seperti gerakan hijau pink dan tagar #resetindonesia mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah bertindak transparan dan akuntabel. Hendardi menekankan bahwa situasi ini memerlukan penyelidikan yang jelas untuk menjawab spekulasi mengenai adanya indikasi makar, terorisme, dan keterlibatan pihak asing yang mungkin memperburuk situasi domestik.
“Saat ini, publik memerlukan klarifikasi mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana aksi tersebut diorganisasi, serta apa sebenarnya tujuannya. Tanpa penjelasan yang memadai, risiko kemarahan dan eskalasi lebih lanjut akan terus mengancam,” ungkapnya pada 7 September 2025. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara aspirasi masyarakat dan agenda politik yang mungkin menyertai kerusuhan tersebut.
Hendardi menambahkan, pembentukan TGPF yang kredibel tidak hanya mendesak untuk menemukan fakta, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi publik yang berhak mengetahui kondisi aktual. “Keterbukaan informasi adalah hak setiap warga negara, dan partisipasi masyarakat dalam proses ini sangatlah penting,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan penanganan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.
Lebih jauh, Hendardi menyarankan agar pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyelidikan, termasuk akademisi, media, dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan mencegah agenda-agenda yang tidak jelas dari mendominasi proses investigasi. “Pengungkapan fakta tidak hanya penting untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola negara yang belakangan dianggap semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial,” tambahnya.
Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, juga sejalan dengan pandangan Hendardi. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki dan mengungkapkan pelaku kerusuhan secara objektif. Dalam sebuah podcast, Ginting menyebutkan bahwa melibatkan pihak luar selain pemerintah dan partai politik sangat vital, mengingat kepentingan yang berbeda-beda di antara mereka.
“Aparat intelijen perlu secara aktif mencari pelaku riil di balik kerusuhan ini, serta memisahkan antara pengunjuk rasa damai dan mereka yang melakukan tindakan anarkis,” ujarnya. Ginting juga berharap pemerintah akan mengambil langkah nyata dalam mengatasi akar masalah ini agar tidak terulang kembali di masa mendatang.
Situasi yang berkembang saat ini memerlukan respons yang cepat dan terukur. TGPF bisa menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan di masyarakat dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dan transparansi akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menanggapi desakan ini. Harapan untuk adanya TGPF yang efektif adalah satu dari sekian banyak hal yang dapat membantu mengurai berbagai problematika dan menciptakan stabilitas di tanah air. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan akurat, diharapkan masyarakat bisa merasakan adanya perubahan positif ke depan.
