Skandal dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Terdapat enam petinggi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan GP Ansor yang telah dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ini. Kejadian ini menjadi perhatian serius, mengingat PBNU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU periode 2022-2027, menyatakan kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh banyak ulama dan warga NU terhadap situasi ini. Ia menekankan bahwa jika aliran dana korupsi benar-benar menyentuh struktur PBNU, ini akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi tersebut. Menurut Muhaimin, penting bagi KPK segera mengumumkan tersangka agar masyarakat tidak merasakan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Kiai Muhaimin menegaskan, keputusan untuk menetapkan tersangka sebaiknya tidak ditunda. Menurutnya, tanpa kejelasan, masyarakat bisa berasumsi bahwa KPK secara tidak langsung mencemarkan nama baik NU sebagai lembaga. “Dugaan pelaku adalah oknum yang menyalahgunakan kebesaran NU. Bukan organisasi secara keseluruhan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kiai Muhaimin juga memperingatkan agar proses hukum dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghormati para ulama dan kiai di tingkat akar rumput yang tidak terlibat dalam kasus ini. Mereka, yang menyembah dan melayani masyarakat, juga merasakan dampak negatif dari berita miring yang menimpa organisasi mereka. Ia menyatakan bahwa ribuan kiai yang murni berkhidmat juga ikut terdampak karena hujatan terhadap NU yang meluas di media sosial.
Dari sudut pandang publik, Kiai Muhaimin mencatat bahwa sentimen terhadap KPK cenderung positif, sementara pembelaan terhadap para terduga lebih emosional. Kondisi ini, menurutnya, perlu diatasi dengan cara mempercepat proses hukum dan penetapan tersangka agar tidak berlarut-larut, yang hanya akan memperburuk situasi.
“Jangan dibikin serial drama. Siapapun yang terlibat, bahkan jika pimpinan tertinggi PBNU, maka harus dibuka secara terang benderang,” tegasnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Sejauh ini, KPK telah memanggil sejumlah pejabat, termasuk mantan Sekjen Kemenag, Nizar Ali, yang juga diperiksa terkait kasus ini. Pengungkapan dan penindakan tegas diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan skandal ini dan memulihkan nama baik NU yang telah tercoreng.
Masyarakat pun menunggu dengan penuh harapan agar KPK segera memberikan kejelasan terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Penanganan yang transparan dan profesional diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus menjaga nama baik organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Dari semua ini, dapat dilihat bahwa pendekatan yang transparan dan cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi di kalangan tokoh agama sangat penting. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan menjaga reputasi institusi yang sudah lama dikenal baik dalam masyarakat.
