Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hasan Basri Agus, mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, terutama setelah bencana banjir besar yang menerjang Bali baru-baru ini. Dia menekankan pentingnya langkah-langkah konstruktif dalam jangka menengah dan panjang untuk menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana alam semakin sering terjadi.
Kepada wartawan, Hasan menyatakan, “Kita perlu meninjau ulang tata kelola DAS, pengelolaan sampah, tata ruang wilayah, dan sistem peringatan dini bencana.” Pernyataan ini disampaikannya pada tanggal 14 September 2025, setelah berbagai daerah di Bali mengalami banjir yang mengakibatkan banyak kerugian.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa kejadian banjir ini telah menelan korban jiwa sebanyak 18 orang dan lebih dari 562 warga terpaksa mengungsi. Terdapat 120 titik banjir yang teridentifikasi, di mana 81 titik di antaranya tergolong sangat parah. Ini mencerminkan skala bencana yang luar biasa dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah.
Hasan juga menyampaikan rasa duka cita kepada keluarga korban yang terdampak. Dia mengajak semua pihak untuk menunjukkan solidaritas dan empati kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana ini. “Fraksi Partai Golkar turut berbelasungkawa kepada keluarga yang kehilangan,” ujarnya.
Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian Hasan. Dia menghargai langkah cepat yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang melakukan tinjauan langsung ke lokasi bencana. Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
Dalam konteks penanganan pasca-banjir, Hasan menyoroti kebutuhan akan fase tanggap darurat yang cepat dan optimal. Ia menekankan pentingnya distribusi bantuan, termasuk bahan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tenda pengungsian yang layak. “Kita harus pastikan bahwa semua kebutuhan ini sampai kepada semua penerima tanpa terkecuali,” tegasnya.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, juga menegaskan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat untuk mengatasi krisis ini. “Tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memulihkan kondisi,” kata Hasan.
Hasan juga mengingatkan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrem harus dihadapi dengan strategi mitigasi bencana yang komprehensif. Dia berpendapat bahwa mitigasi harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di daerah rawan bencana seperti Bali.
“Perubahan iklim mengharuskan kita untuk beradaptasi dan mengambil tindakan nyata. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan pembangunan,” ungkapnya.
Melihat data dan proyeksi yang ada, diperlukan langkah-langkah lanjut dan pencegahan yang lebih baik untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa mendatang. Koordinasi yang solid antar semua elemen masyarakat dan pemerintah juga menjadi sangat penting, khususnya dalam hal peringatan dini terhadap kemungkinan bencana.
Dengan penekanan pada pentingnya restrukturisasi tata kelola DAS dan peningkatan sistem peringatan dini, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Bali yang saat ini terpukul oleh bencana banjir. Ke depannya, harapan besar agar bencana serupa dapat diminimalisir melalui kolaborasi dan kebijakan yang lebih baik.
