Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program digitalisasi pembelajaran melalui pemberian Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard di sekolah-sekolah mencapai Rp2 triliun. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai upaya untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kemajuan teknologi.
Lalu menjelaskan bahwa penggunaan smartboard ini akan diperuntukkan bagi seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. “Digitalisasi ini yang dianggarkan Rp2 triliun berupa smartboard, seluruh sekolah yang ada baik negeri maupun swasta diberikan smartboard tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 September 2025. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan menuju metode pembelajaran yang lebih modern dan interaktif.
Presiden Prabowo Subianto pun menginginkan agar metode pembelajaran tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berorientasi pada inovasi digital. Hal ini dinyatakan Lalu sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi pendidikan di Indonesia. “Harus mengacu kepada perkembangan teknologi. Artinya, proses belajar mengajar yang konvensional itu diubah menjadi digitalisasi,” tambahnya.
Namun, Lalu menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti harga smartboard yang akan didistribusikan dan menekankan bahwa pengawasan distribusi serta penggunaan perangkat tersebut menjadi tanggung jawab utama Komisi X. “Kami tidak masuk ke sana, tetapi pengawasan terhadap distribusi kemudian penggunaan dari program tersebut tentu menjadi pengawasan dan tugas utama Komisi X,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka pada 27 Agustus 2025, Mu’ti melaporkan bahwa program digitalisasi pendidikan telah mulai berjalan dengan baik. “Progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah dimulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insyaallah semuanya lancar,” ungkap Mu’ti.
Mendikdasmen menegaskan bahwa distribusi perangkat tidak akan otomatis diberikan kepada semua sekolah. Sebaliknya, sekolah harus mengisi formulir yang menunjukkan kesiapan dan kebutuhan mereka. “Sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu,” terangnya.
Dalam rangka mendukung penggunaan smartboard, Kementerian Dikdasmen juga telah menyiapkan lebih dari 2.500 paket materi pembelajaran yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah penerima perangkat tersebut. Pelatihan untuk guru pun sedang disiapkan sebagai upaya agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. “Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pendidikan di Indonesia dapat memenuhi standar perkembangan teknologi global dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Melalui digitalisasi, diharapkan siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran mereka.
Distribusi smartboard untuk seluruh sekolah di Indonesia adalah langkah besar dalam transisi menuju pendidikan modern. Namun, pengawasan yang ketat oleh DPR dan kesiapan sekolah untuk beradaptasi dengan perangkat baru ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut. Sebagai bagian dari transformasi pendidikan, implementasi dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar membutuhkan perhatian dan koordinasi yang cermat dari semua pihak terkait.
