Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Persetujuan ini diambil saat rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, yang berlangsung pada Selasa, 16 September 2025. Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa proposal anggaran ini sudah disetujui untuk dibawa ke Badan Anggaran DPR.
Rinciannya, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan mendasar, mulai dari pembangunan kekuatan militer hingga pembayaran gaji pegawai. Dalam pernyataannya, Sjafrie menjelaskan bahwa anggaran ini juga disiapkan untuk menjaga kewaspadaan nasional terkait situasi global yang berubah-ubah. “Situasi global saat ini dapat berdampak terhadap stabilitas regional,” ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat memengaruhi kondisi dalam negeri.
Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kedaulatan, Kemhan dan TNI akan mengedepankan kesiapan masing-masing angkatan. “Kami akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing agar ketiga angkatan ini bisa solid dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya. Konsep Trisula Perisai Nusantara menjadi pedoman dalam meningkatkan kerjasama antar angkatan bersenjata.
Sjafrie menekankan bahwa harga kedaulatan tidak bisa diukur hanya dengan angka dalam anggaran. Dalam rapat tersebut, dia berharap DPR melalui Komisi I akan terus memperhatikan kebutuhan anggaran yang diperlukan demi menjaga kedaulatan bangsa. “Ini merupakan kesimpulan dari rapat, dan kami menunggu tindak lanjut dari Badan Anggaran,” pungkasnya.
Kesepakatan anggaran yang telah tercapai merupakan langkah penting dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Kebutuhan anggaran di tengah meningkatnya ancaman global dan regional menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Pengawasan DPR atas penggelolaan anggaran ini diharapkan dapat memastikan bahwa alokasi dana digunakan dengan efektif dan efisien.
Dalam konteks geopolitik, penguatan anggaran pertahanan menjadi strategi yang sangat penting. Situasi di kawasan Asia Tenggara yang semakin kompleks dan adanya potensi ancaman dari luar menuntut kesiapan yang tinggi dari aparat keamanan. TNI diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah, mengingat ancaman yang muncul sering kali bersifat dinamis dan memerlukan respons cepat.
Dalam rapat tersebut, selain menekankan pentingnya anggaran, Sjafrie dan Jenderal Agus Subiyanto juga menyepakati perlunya peningkatan kapasitas teknologi pertahanan. Investasi dalam alat utama sistem senjata (alutsista) modern diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional TNI. Dengan demikian, diharapkan TNI tidak hanya mampu menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga ancaman non-konvensional, seperti terorisme dan cyber warfare.
Penambahan anggaran ini sangat vital, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia di dalam TNI. Peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan menciptakan angkatan bersenjata yang lebih profesional dan mampu memenuhi tantangan zaman.
Ke depan, diharapkan kolaborasi antara DPR dan Kemhan dapat terus terjalin. Komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan bangsa menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Peningkatan anggaran ini diharapkan tak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk keamanan dan perdamaian Indonesia.
-
-
-
-
