Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar program rumah subsidi direalisasikan dengan lebih cepat. Langkah ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai percepatan ini sangat tepat, meski memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
Syaiful Huda menjelaskan bahwa program rumah subsidi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal kuantitas dan skema pembiayaan. Khususnya, KUR Perumahan telah menjadi inovasi penting dalam mempercepat distribusi rumah subsidi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap sejumlah masalah klasik yang dapat mengganggu efektifitas program ini.
Salah satu isu yang diidentifikasi adalah minimnya permintaan untuk rumah subsidi. Syaiful Huda juga menyebutkan potensi terjadinya penyalahgunaan program oleh pengembang besar dan masalah kualitas bangunan yang seringkali rendah. Fenomena rumah kosong karena lokasinya yang jauh dari pusat ekonomi juga menjadi perhatian.
Dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 15 September 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Maruarar membahas langkah-langkah konkret untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi yang kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan. Salah satu hal yang disoroti adalah realisasi program yang tercatat sudah mencapai 221.047 unit per September 2025, meliputi akad kredit dan progres pembangunan yang terus berjalan.
Syaiful Huda juga menekankan perlunya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian PKP, swasta, BUMN, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keberhasilan program ini. Dia mendorong Kementerian PKP untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelaksanaan rumah subsidi. Sinergi data antara BPS, Dukcapil, dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran, yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Percepatan program ini juga mencakup upaya untuk memberdayakan pengembang lokal. Syaiful menekankan pentingnya memberikan porsi yang setara bagi pengembang kecil-menengah untuk mengakses KUR dalam sektor perumahan. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pihak dapat terlibat dalam penyediaan rumah subsidi, sehingga program ini tidak hanya menguntungkan segelintir pengembang besar saja.
Untuk menjaga standar rumah subsidi, ada kebutuhan untuk membentuk tim independen yang dapat mengevaluasi kualitas bangunan dan kepatuhan pengembang terhadap standar rumah layak huni. Syaiful Huda optimis bahwa langkah-langkah ini akan berkontribusi bagi keberlanjutan dan kualitas dari program rumah subsidi, sehingga bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan perkembangan yang ada, optimisme terhadap program rumah subsidi semakin meningkat. Namun, kehadiran berbagai tantangan tetap harus dihadapi dengan strategi yang matang. Oleh karena itu, kolaborasi antar-instansi dan pemangku kepentingan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.
Pengawasan dan evaluasi yang ketat akan sangat membantu dalam mencegah berbagai masalah klasik yang telah teridentifikasi, sehingga program dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap hunian yang layak.
