Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan ini berlangsung pada Senin, 22 September 2025, di Gedung Merah Putih KPK, di mana Sudewo hadir sebagai saksi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Sudewo sudah berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Sudewo juga diperiksa pada 27 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI. Nama Sudewo muncul dalam persidangan kasus ini, di mana terdakwa utama, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, didakwa dalam perkara yang sama.
Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023 mengungkapkan bahwa KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Pengacara Sudewo membantah bahwa kliennya menerima uang tersebut. Selain itu, Sudewo juga menolak tuduhan menerima uang senilai Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini diungkap berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di berbagai wilayah. Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang dan dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini berkaitan dengan beberapa proyek pembangunan jalur kereta api ganda dan supervisi di daerah, termasuk di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam keterangannya, KPK menyebut adanya pengaturan pemenang tender yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu yang terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut.
Proyek yang Terlibat
Berikut adalah beberapa proyek yang dialingkuhi dalam kasus ini:
- Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro-Kalioso.
- Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Proyek konstruksi jalur kereta api di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera.
KPK mencurigai bahwa pengaturan pemenang pelaksana proyek diatur melalui rekayasa administratif, dari tahap lelang hingga penentuan pemenang. Hal ini menunjukkan adanya kolusi yang melibatkan beberapa pihak untuk keperluan pribadi dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Bagaimana Lanjutannya?
Pemeriksaan Sudewo diharapkan dapat memberikan keterangan lanjutan yang bisa mengembangkan penyidikan lebih jauh. KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti isu ini dengan serius, mengingat skala kasus dan banyaknya korupsi yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
Menghadapi kasus ini, Sudewo juga harus menghadapi konsekuensi hukum. Bagi KPK, keberhasilan dalam mengusut tuntas kasus ini sangat tergantung pada kesaksian dari berbagai pihak, termasuk yang saat ini tengah diperiksa.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks pengelolaan proyek infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan banyaknya tersangka yang terlibat, harapan agar semua pihak bertanggung jawab semakin besar.
Pemeriksaan KPK terhadap Sudewo bukan hanya untuk membongkar kasus ini, tetapi juga sebagai bagian dari upaya besar memberantas korupsi di tingkat pemerintah daerah yang kerap kali terlibat dalam praktek tidak etis. Ke depannya, diharapkan KPK bisa lebih transparan dalam memberikan laporan mengenai perkembangan kasus ini kepada publik.
