Keracunan akibat program Makanan Bergizi (MBG) gratis kembali mencuat, menarik perhatian pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Rudi Setiawan, menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam pengelolaan program ini. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap insiden keracunan yang terjadi baru-baru ini dan menekankan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, harus diawasi secara ketat.
Rudi juga menekankan pentingnya fasilitas dapur yang memadai. “Dapur penyedia makanan bergizi harus dilengkapi dengan water heater, peralatan higienis, serta tenaga kerja yang terlatih,” ujarnya. Selain itu, BGN berkomitmen untuk memberikan dukungan anggaran dan perlindungan bagi relawan serta tenaga dapur, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pernyataannya, Rudi menegaskan bahwa makanan yang disediakan tidak boleh disimpan untuk dibawa pulang. “Jangan ada bahan makanan kedaluwarsa, dan jangan ada yang membawa pulang makanan. Ini semua untuk kebaikan bersama,” tegasnya. Ia juga melakukan kunjungan ke Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, untuk memantau pemulihan pasien yang terlibat dalam insiden tersebut dan melakukan investigasi bersama kepolisian terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penting untuk diketahui, Rudi juga mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan BGN atau yayasan tertentu dalam meminta dana kemitraan program. “Dapur program MBG tidak dipungut biaya. Jika ada pungutan, akan diproses oleh pihak kepolisian,” katanya.
Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, juga menanggapi insiden ini dengan menekankan perlunya perbaikan tata kelola dapur program. Menurutnya, keracunan tersebut lebih disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dapur dibandingkan kesalahan pada program MBG itu sendiri. Ia menggarisbawahi bahwa pengawasan yang ketat kedepannya sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Ke depannya harus diaplikasikan pengawasan yang lebih baik. Insiden ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” ucapnya. Rusli juga menegaskan bahwa program MBG adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting dan gizi buruk, serta meningkatkan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.
Seiring dengan perkembangan situasi, Bupati melaporkan bahwa lebih dari 200 pasien yang terdampak telah pulih dan kembali ke rumah, sementara beberapa pasien lain masih dalam kondisi stabil dan dirawat. Data ini menunjukkan upaya pemulihan yang berhasil meski insiden keamanan pangan ini terjadi.
Dari informasi yang dihimpun, perlu ada perhatian ekstra untuk memastikan bahwa program MBG sejalan dengan standar keamanan pangan yang dapat menyelamatkan nyawa. Rudi Setiawan menegaskan bahwa pengawasan yang ketat selama seluruh proses penyediaan makanan, dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, adalah langkah penting dalam memastikan keselamatan konsumsi masyarakat.
Dengan demikian, harapannya adalah agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi kualitas makanan yang disediakan dalam program tersebut. Pemerintah, melalui BGN, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta menjamin keamanan makanan sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
