Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dianggapnya memiliki “gaya koboi.” Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I untuk tahun anggaran 2025-2026 yang berlangsung pada Selasa, 23 September 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Gaya “koboi” ini, menurut Said, diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi negara yang saat ini mengalami penurunan.
Dalam sambutannya, Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan kurs rupiah. Dia mengatakan, kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap gejolak harga di sektor riil, serta dapat mengakibatkan dampak negatif di sektor moneter dan krisis lainnya. “Pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia harus seirama dalam merealisasikan bauran kebijakan fiskal yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” ungkapnya.
Said juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam mencari pendanaan di pasar keuangan melalui Surat Berharga Negara (SBN). “Kita perlu menjaga likuiditas perbankan agar tersalurkan ke sektor riil,” imbuhnya. Dia mengingatkan bahwa situasi tersebut tidak mudah dan memerlukan kerjasama yang solid antara lembaga-lembaga terkait.
Mengenai gaya kepemimpinan Purbaya, Said mengungkapkan keyakinannya bahwa pendekatan yang diambil Menteri Keuangan tersebut dapat melonggarkan kebijakan moneter yang ketat. “Kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut,” katanya. Harapannya adalah agar suku bunga SBN tahun depan dapat lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN juga semakin ringan.
Pernyataan Said Abdullah tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dengan tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan Purbaya pun menjadi sorotan. Sebelumnya, Purbaya sudah banyak diperbincangkan terkait berbagai kebijakan yang berani dan tidak konvensional dalam pengelolaan fiskal, yang dianggap membawa risiko namun juga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal.
Melihat respon dari publik dan stakeholder, penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara inovasi kebijakan dan mitigasi risiko. Dalam rapat paripurna tersebut, hadir juga perwakilan dari berbagai fraksi yang memberikan dukungan serta kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Meskipun ada pandangan positif terhadap gaya kepemimpinan Purbaya, tantangan nyata di lapangan tetap perlu diperhatikan. Penerimaan pajak yang fluktuatif dan tekanan inflasi yang menghawatirkan menjadi beberapa isu yang harus diatasi secara strategis. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara DPR dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Dalam konteks lebih luas, momen ini juga mencerminkan perubahan cara berpikir tentang pengelolaan fiskal di Indonesia. Dengan tantangan yang terus berkembang, pendekatan-konsep baru perlu diadopsi agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi perekonomian.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada bagaimana kebijakan yang diterapkan akan berdampak pada masyarakat luas, dan apakah gaya koboi yang diterapkan Purbaya mampu memenuhi harapan untuk menguatkan sektor ekonomi. Keterbukaan komunikasi dan informasi antara pemerintah dan DPR menjadi hal yang signifikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.
-
-
-
-
