Pengamanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, semakin diperketat menjelang demonstrasi yang menandai Hari Tani Nasional pada Rabu (25/9/2025). Aparat kepolisian siap siaga dengan menempatkan dua unit mobil water cannon dan satu kendaraan taktis (rantis) Rimueng milik Brimob tepat di depan gerbang utama kompleks parlemen.
Dalam pantauan di lokasi, gerbang utama gedung DPR ditutup rapat dan dilengkapi dengan barrier beton untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan selama aksi. Polisi lalu lintas juga telah dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan yang melintas di sekitar area tersebut. Meskipun begitu, hingga saat ini, massa aksi belum tampak berkumpul di depan gerbang utama.
Diketahui, sekitar 12.000 petani di Jakarta direncanakan akan turun ke jalan, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan 24 masalah struktural agraria yang telah berlangsung lama. Tuntutan tersebut mencakup sembilan langkah perbaikan yang dianggap mendesak oleh para petani. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan suara dari 139 organisasi petani dan nelayan yang menuntut akses dan keadilan agraria setelah lebih dari 65 tahun penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang tidak dijalankan secara optimal oleh berbagai rezim pemerintahan.
Para petani yang terlibat dalam aksi ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Banten. Mereka terorganisir dalam kelompok-kelompok seperti Serikat Petani Pasundan yang mewakili beberapa kabupaten, seperti Garut dan Tasikmalaya, serta beberapa serikat tani lainnya. Aksi ini juga mendapat dukungan dari gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil, menandakan solidaritas yang luas dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Tak hanya di Jakarta, demonstrasi serentak juga akan dilakukan di sejumlah lokasi lain, termasuk Aceh Utara, Medan, dan beberapa kota besar lainnya seperti Makassar dan Manado. Aksi ini menuntut perhatian pemerintah terhadap isu-isu agraria yang krusial dan dinilai telah diabaikan selama bertahun-tahun.
Pembentukan barikade dan penggelaran alat besar oleh pihak kepolisian menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketertiban. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan dan menanggapi isu-isu yang diangkat dengan bijak. Selain itu, diharapkan aksi damai ini dapat berjalan lancar tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan.
Para petani berencana menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi dan penyerahan sejumlah tuntutan kepada para wakil rakyat di DPR. Tuntutan reformasi agraria yang mereka ajukan melibatkan berbagai aspek, mulai dari redistribusi tanah hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah.
Situasi ini memunculkan harapan untuk terciptanya dialog konstruktif antara pemerintah dan perwakilan petani yang terlibat dalam permasalahan agraria. Diharapkan, aksi ini tidak hanya menjadi momen puncak tuntutan, tetapi juga langkah awal menuju penyelesaian yang lebih baik bagi hak-hak agraria di Indonesia.
Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari provokasi selama aksi berlangsung. Dengan pengamanan yang ketat dan antisipasi dari seluruh elemen, diharapkan demonstrasi ini dapat menghasilkan dampak positif dan menjadi titik awal perubahan menuju reformasi agraria yang lebih adil dan merata di Indonesia.
