Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun banyaknya laporan kasus keracunan terkait program tersebut. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Gedung Kemensetneg pada Rabu, 24 September 2025, Juri menyatakan bahwa aspirasi masyarakat telah didengarkan, namun evaluasi tidak berarti harus menghentikan program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendengar berbagai aspirasi dari masyarakat, termasuk usulan untuk evaluasi total dan pemberhentian sementara. Namun, kami percaya bahwa program ini tetap perlu dilanjutkan dan akan diperbaiki sambil beroperasi,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan program yang bertujuan menyediakan akses makanan bergizi bagi masyarakat di tengah tantangan yang ada.
Program MBG, yang saat ini memerlukan anggaran besar sekitar Rp335 triliun di APBN 2026, berfokus pada pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Meskipun menghadapi kritik, Juri menekankan bahwa pihaknya akan bekerja cepat untuk menangani masalah yang muncul. Di antaranya adalah meningkatnya jumlah kasus keracunan yang dilaporkan. Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 4.711 kasus keracunan MBG yang terjadi dari Januari hingga 22 September 2025, dengan wilayah Pulau Jawa menjadi yang paling terdampak.
“Kasus keracunan ini telah dibagi ke dalam tiga wilayah: 1.281 kasus di wilayah I, 2.606 kasus di wilayah II, dan 824 kasus di wilayah III,” kata Juri. Pemerintah merespons masalah tersebut dengan melakukan langkah mitigasi dan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Lebih lanjut, Juri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada BGN untuk segera menyelesaikan masalah terkait MBG agar tidak terulang di masa mendatang. “Arahan tersebut mencakup langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang ada dan mencegah munculnya masalah baru,” tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan dan kritik yang terus mengemuka, pemerintah berupaya memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat. Upaya ini termasuk menjelaskan penyebab di balik banyaknya laporan keracunan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa makanan kadaluarsa menjadi salah satu penyebab utama keracunan, dengan sejumlah menu yang disajikan tidak memenuhi standar kelayakan.
Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program MBG ke depannya. Juri menegaskan bahwa respons masyarakat akan menjadi jendela untuk peningkatan kualitas program. Dia menyatakan, “Kami ingin MBG benar-benar menjadi program yang dibutuhkan masyarakat, dan semua masalah yang terjadi segera akan dievaluasi serta dicari solusi efektif.”
Dalam konteks ini, MBG diharapkan tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut aman dan bergizi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan standar pengadaan makanan yang disalurkan melalui program ini.
Melihat banyaknya kasus keracunan yang muncul, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi. Pemerintah, sebagai pengelola program, tentu menyadari bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan sangat berharga untuk masa depan MBG. Langkah-langkah evaluasi dan peningkatan kualitas yang dilakukan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Dengan anggaran yang cukup besar dan dukungan penuh dari pemerintah, MBG diharapkan dapat berfungsi dengan efektif, menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh masyarakat, tanpa mengabaikan standar keamanan yang harus dipenuhi.
