Pencabutan kartu identitas liputan istana atas nama jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menjadi sorotan publik setelah dia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu (27/9/2025). Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, kejadian ini memunculkan banyak reaksi sehingga pihaknya berkomitmen mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan situasi ini.
Prasetyo mengungkapkan, setelah kejadian tersebut, ia telah memerintahkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk membuka komunikasi dengan pihak CNN Indonesia. “Kita harus membangun komunikasi agar ditemukan jalan keluar yang terbaik,” ucapnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).
Pencabutan kartu liputan tersebut memunculkan keprihatinan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia jurnalisme. Organisasi profesi seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Dewan Pers mengekspresikan penyesalan atas kejadian ini. Mereka menilai tindakan pencabutan kartul liputan menunjukkan adanya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia.
BPMI mengklaim bahwa pertanyaan Diana mengenai program MBG dianggap tidak sesuai konteks, sehingga mereka merasa perlu untuk mengevaluasi izin liputan wartawan. Namun, banyak pihak beranggapan bahwa tindakan ini menciptakan suasana intimidasi terhadap jurnalis, yang seharusnya memiliki kebebasan untuk menanyakan hal apapun yang berkaitan dengan program pemerintah.
Sejak kejadian ini, banyak jurnalis dan pengamat media berpendapat bahwa situasi tersebut berdampak pada penyampaian informasi yang bebas dan berimbang. Tingkat transparansi pemerintah menjadi salah satu fokus utama, terutama dalam memberikan pemahaman kepada publik tentang program-programnya.
Diana Valencia sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi setelah pencabutan kartunya. Namun, pernyataan Prasetyo mengindikasikan adanya harapan untuk meredakan situasi dan izin liputan Diana bisa dipulihkan dengan cara yang lebih baik. “Kami berharap bisa segera melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambah Prasetyo.
Keprihatinan ini bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian internasional. Beberapa pengamat luar negeri menyebutkan bahwa kebebasan pers di Indonesia sudah menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. Tindakan yang diambil oleh BPMI dalam pencabutan kartu liputan ini dikhawatirkan akan menghasilkan dampak domino yang lebih luas, berdampak pada kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah.
Di tengah kontroversi ini, agenda Makanan Bergizi Gratis yang menjadi topik pertanyaan Diana juga menusuk isu lebih dalam mengenai kesehatan masyarakat dan kebijakan ketahanan pangan. Keterbatasan informasi yang didapat oleh publik akibat pencabutan tersebut menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses data relevan seputar program ini.
Sebagai langkah ke depan, diharapkan semua pihak dapat mencapai titik temu melalui dialog terbuka. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers dan transparansi, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang lebih lengkap dan akurat.
Mengingat situasi pendukung kebebasan pers yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat sipil menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, permasalahan yang dihadapi Diana Valencia merupakan refleksi dari tantangan yang lebih besar dalam menjaga keberagaman suara dalam demokrasi Indonesia.
Src: https://www.inews.id/news/nasional/kartu-liputan-wartawan-dicabut-usai-tanya-mbg-mensesneg-kita-cari-jalan-keluar-terbaik/all
