Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta suku dinas (sudin) kesehatan di berbagai daerah untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025. Penerbitan SLHS ini dianggap sangat penting dalam upaya memastikan bahwa makanan yang disediakan melalui program MBG memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang diperlukan.
Menkes Budi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi agar penerbitan SLHS dapat dilakukan lebih cepat. Dia menjelaskan, "Kami kemarin sudah koordinasi meminta disederhanakan, jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya untuk mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada." Sang Menkes juga mengungkapkan bahwa dia sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri dan jajaran Dinas Kesehatan di level kabupaten dan kota.
Kondisi Dapur MBG di Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari sebelumnya juga menyebutkan bahwa masih ada banyak dapur MBG yang belum memenuhi standar higienis. Dalam laporannya per 22 September 2025, Kemenkes mencatat terdapat sekitar 8.583 dapur MBG, namun hanya 34 di antaranya yang telah mengantongi SLHS. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan standar sanitasi di sektor pelayanan gizi.
Qodari menggarisbawahi pentingnya kepemilikan SLHS bagi SPPG, dengan menekankan, “SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG.” Tanpa adanya sertifikat ini, program MBG berisiko tinggi terhadap keamanan konsumsi makanan yang disiapkan, yang dapat berujung pada kasus keracunan.
Dampak Terhadap Kesehatan Publik
Penting untuk dicatat bahwa dari data yang ada, sebanyak 8.549 SPPG yang ada di Indonesia belum memiliki SLHS. Ini merupakan angka yang cukup memprihatinkan, terutama mengingat isu keracunan makanan yang kerap terjadi. Sejak awal tahun hingga September 2025, tercatat lebih dari 6.500 siswa mengalami keracunan yang diduga berkaitan dengan makanan yang disediakan oleh dapur MBG.
Dengan jumlah dapur yang belum bersertifikat ini, potensi untuk terjadinya kasus keracunan sangat tinggi. Pemerintah diharapkan bisa melakukan tindakan cepat dan tegas dalam menegakkan standar higienis. Budi Gunadi Sadikin menyatakan, “Hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh kabupaten/kota dinkesnya untuk menjelaskan agar bisa membantu mempercepat jika ada permintaan pengurusan sertifikat ini.”
Tindakan Konkret yang Diperlukan
Sementara itu, menjadi tanggung jawab masing-masing daerah untuk memastikan bahwa sertifikasi SLHS dilakukan secepat mungkin. Pihak pemerintah daerah, terutama sudin kesehatan, diharapkan dapat merespons permintaan ini dengan serius. Diperlukan strategi yang efektif dalam mengoordinasikan antara Kemenkes dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal dukungan sumber daya dan fasilitas untuk menguji serta menilai kebersihan di setiap dapur MBG.
Kepemilikan SLHS sangat penting bukan hanya untuk memastikan makanan yang disajikan aman bagi konsumen, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam penyediaan gizi. Dengan langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat pengeluaran sertifikat ini, diharapkan situasi pangan di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, serta kasus keracunan dapat diminimalisir.
Dari situasi ini, terlihat jelas betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Masalah ini tidak hanya terbatas pada satu sektor, melainkan melibatkan banyak unsur dalam sistem kesehatan dan pemenuhan gizi nasional.
Src: https://nasional.sindonews.com/read/1627299/15/menkes-minta-sudin-percepat-penerbitan-sertifikat-higienis-dapur-mbg-1759302631?showpage=all
-
-
-
-
