Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dialami oleh Pemkab Tasikmalaya telah memicu pengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran di kota tersebut. Menurut Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, pengurangan TKD ini mencapai Rp 320 miliar, yang tentu saja berdampak luas pada kondisi keuangan daerah. Langkah-langkah efisiensi yang diambil mencakup penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), yang diharapkan tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga menjaga produktivitas ASN.
Kondisi ini diakui akan menyentuh berbagai aspek, baik belanja rutin maupun pembangunan fisik. “Kita harus berupaya menekan defisit anggaran dengan optimasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat,” jelas Cecep dalam keterangannya. Menurut beliau, pihaknya akan melakukan review terhadap seluruh potensi PAD, terutama yang ada di 351 desa di wilayah Tasikmalaya.
Sejalan dengan itu, sistem digitalisasi menjadi salah satu solusi yang diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan kebocoran pendapatan. Dalam hal ini, sektor pariwisata dipandang sebagai lumbung PAD yang memiliki potensi besar. Cecep menegaskan, pada 2026 seluruh layanan wisata di daerah ini akan beralih ke sistem digital, yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang lebih akurat dan signifikan bagi kas daerah.
Di sisi lain, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, juga menegaskan bahwa pemotongan TKD di daerahnya mencapai 18,5 persen, atau setara dengan Rp 219 miliar. Meskipun kondisi ini memberikan tantangan, pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen untuk melakukan penataan ulang belanja modal dan operasional agar program pembangunan tetap berjalan.
“Efisiensi penting, termasuk mempertimbangkan skema WFH bagi ASN. Jika ini efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik, kami akan kaji lebih lanjut,” ujar Viman. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemotongan TKD bukanlah akhir dari semua program, karena pemerintah pusat masih menyalurkan dana untuk program-program prioritas nasional yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemkab Tasikmalaya dapat menghadapi tantangan anggaran, terutama dalam kondisi pemotongan TKD yang dramatis. Di tengah situasi yang sulit ini, upaya untuk memaksimalkan potensi daerah dan penerapan teknologi menjadi kunci dalam mengatasi krisis keuangan. Ini merupakan momen penting bagi Tasikmalaya untuk memperkuat dan memperbarui strategi keuangannya agar tetap berlanjut ke depan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan bagaimana adaptasi terhadap situasi mendesak menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintahan lokal. Di masa depan, integrasi teknologi dan efisiensi anggaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan bagi Kota Tasikmalaya.
Source: mediaindonesia.com
-
-
-
-
