Otoritas pemilu Suriah pada Senin (6/10/2025) mengungkapkan hasil resmi pemilihan umum parlemen pertama sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad. Pemilihan ini ditujukan untuk memilih dua pertiga kursi di Majelis Rakyat, sementara sisanya akan ditentukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Ahmad Al Sharaa. Proses pemilu ini menandai langkah signifikan bagi Suriah setelah lebih dari satu dekade konflik yang merusak.
Dalam konferensi pers, Juru Bicara Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat, Nawar Najmeh, menegaskan bahwa hasil pemilu bersifat final, tanpa opsi banding. Dia menyatakan, “Setiap anggota parlemen terpilih mewakili semua warga Suriah tanpa memandang afiliasi.” Ini menunjukkan upaya untuk menciptakan parlemen yang lebih inklusif dan merepresentasikan berbagai kalangan masyarakat Suriah.
Najmeh juga menjelaskan bahwa parlemen baru diharapkan dapat menjadi lembaga yang “kritis dan revolusioner,” berfungsi untuk mendukung dan memantau kinerja pemerintah. Dalam pemilihan ini, sekitar 4% dari total kursi dialokasikan untuk penyandang disabilitas serta mereka yang terluka selama konflik bersenjata yang berlangsung selama 13 tahun.
Namun, meskipun ada pengakuan terhadap beberapa kemajuan, Najmeh tidak menghindar dari menghadapi kritik. Dia mencatat bahwa ada kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti “representasi perempuan Suriah yang tidak memuaskan” serta “representasi komunitas Kristen yang lemah,” di mana hanya dua kursi yang tersedia bagi komunitas tersebut. Meskipun pihaknya menegaskan bahwa pemilu berlangsung adil dan transparan, masalah data kependudukan di berbagai wilayah juga diakui sebagai faktor yang memengaruhi distribusi kursi.
Seiring dengan proses ini, Presiden Al Sharaa diharapkan dapat mengatasi ketidakseimbangan tersebut saat menunjuk sepertiga anggota majelis yang tersisa. Komite pemilihan berencana untuk mengadakan pertemuan pada Selasa (7/10/2025) untuk membahas mekanisme pemilihan di provinsi Hasakah, Raqqa, dan Suwayda. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pemilihan di area yang sempat mengalami ketegangan.
Provinsi Suwayda, yang dilanda bentrokan bersenjata antara kelompok Druze dan suku Badui, kini telah mematuhi gencatan senjata sejak 19 Juli setelah serangan militer Israel yang menambah kompleksitas situasi. Seluruh proses pemilu ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Suriah sebagai negara yang sedang berupaya bangkit dari kehancuran.
Rakyat Suriah mencatat sejarah baru dengan pemilihan umum yang berlangsung pada Minggu (5/10/2025). Dalam pemilu ini, sekitar 6.000 pemilih dipilih dari badan-badan pemilihan untuk memberikan suara bagi dua pertiga dari 210 kursi Majelis Rakyat. Dalam sistem baru ini, 140 kursi diperebutkan melalui pemungutan suara tidak langsung, sedangkan presiden akan menunjuk 70 anggota sisanya.
Langkah ini menjadi langkah awal bagi Suriah untuk membentuk kembali sistem pemerintahan dan mewujudkan rekonsiliasi nasional di tengah kondisi yang masih bergolak. Keberhasilan pemilu ini dapat menjadi tolok ukur bagi masa depan politik Suriah, meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan yang tersisa.
Oleh karena itu, perhatian kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Al Sharaa, serta bagaimana respon masyarakat internasional terhadap perkembangan ini. Harapan untuk stabilitas dan perdamaian di tanah yang terbelah oleh konflik ini tetap menjadi harapan utama bagi banyak warga Suriah.
Source: news.okezone.com
