Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tegas menolak partisipasi atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam yang akan berlangsung di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025. Penolakan ini disampaikan saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025, di tengah meningkatnya tekanan publik terkait keterlibatan kontingen Israel dalam kompetisi internasional ini.
Pramono mengungkapkan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia sangat mempertimbangkan kondisi politik dan sosial yang berlangsung, terutama terkait isu Palestina. “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini, saya tidak mengizinkan,” katanya. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kehadiran atlet Israel akan memicu kemarahan publik, terutama di tengah peristiwa terkini yang terjadi di Gaza.
Dalam keterangannya, Pramono menekankan pentingnya panitia penyelenggara untuk berpikir ulang sebelum mengundang atlet dari Israel. Ia berpendapat bahwa tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari kehadiran mereka dalam konteks saat ini. “Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali. Kalau saya, yang paling penting, visanya tidak usah dikeluarkan saja supaya tidak ke Jakarta, karena tidak ada manfaatnya,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan Pramono juga mencerminkan posisi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina. Ia merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana isu Palestina menjadi salah satu fokus utama. “Apapun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua. Pidato Bapak Presiden sudah jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” jelas Pramono.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 sendiri merupakan event besar yang dijadwalkan dihadiri oleh hampir 600 atlet dari 86 negara. Acara ini sangat berarti bagi Indonesia, karena merupakan kali pertama negara ini menjadi tuan rumah, sekaligus menjadikannya sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelenggarakan kejuaraan senam bergengsi tersebut.
Dukungan publik terhadap keputusan Gubernur Pramono semakin kuat, dengan banyaknya masyarakat yang menunjukkan sikap solidaritas terhadap Palestina. Hal ini menunjukkan sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu-isu internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel ini juga mencerminkan kesatuan sikap di antara para pemimpin daerah dan pemerintah pusat.
Namun, di sisi lain, ada juga diskusi mengenai dampak penolakan ini terhadap citra Indonesia di kancah internasional. Pasalnya, Indonesia berusaha memperkuat hubungan dengan berbagai negara melalui penyelenggaraan event olahraga. Keberadaan Israel di event tersebut dapat dilihat sebagai tantangan bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan politik dan diplomatisnya.
Kepala panitia penyelenggara, saat dihubungi, mengakui bahwa keputusan terkait partisipasi atlet Israel akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk respons dari masyarakat dan situasi politik terkini. Hal ini menggambarkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam konteks acara internasional di negara yang memiliki posisi tegas terhadap isu Palestina.
Dalam menghadapi ujian diplomasi ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Keputusan Pramono Anung merupakan gambaran nyata dari sikap tersebut, di mana nilai kemanusiaan diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lainnya di dunia olahraga. Kejuaraan ini diharapkan tetap berlangsung sukses, meskipun tengah menghadapi tantangan besar.
Source: www.medcom.id
