Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menegaskan komitmennya untuk menghormati apapun putusan hakim terkait sidang praperadilan Nadiem Makarim, yang saat ini memasuki babak akhir. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa proses sidang telah berjalan dengan lancar dan menyatakan harapan agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Dalam penyelesaian kasus ini, Anang menjelaskan bahwa kedua pihak, yaitu tim hukum Nadiem dan penyidik dari Kejagung, telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan argumen masing-masing. “Yang jelas praperadilan sudah berjalan dengan baik. Kami sudah menghadirkan saksi ahli dan bukti-bukti,” jelasnya.
Sidang praperadilan ini merupakan langkah hukum yang diambil oleh kuasa hukum Nadiem Makarim, setelah penetapan status tersangka terhadapnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Mereka menilai bahwa Kejagung belum memiliki bukti kerugian negara yang nyata, sebagaimana diatur dalam aturan hukum.
Setelah semua argumen dipaparkan, kini keputusan terletak sepenuhnya di tangan hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini merupakan bagian dari perjalanan hukum Nadiem Makarim, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam menyikapi dugaan tindak pidana korupsi terkait program digitalisasi pendidikan periode 2018-2022.
Sidang praperadilan Nadiem Makarim diagendakan untuk memberikan vonis pada Senin, 13 Oktober 2025 mendatang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara yang sama. Selain Nadiem, ada juga Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD, Mulatsyah selaku Direktur SMP, Ibrahim Arif yang dikenal sebagai IBAM, dan Juris Tan selaku eks staf khusus Nadiem Makarim.
Kejagung berharap proses hukum ini berjalan dengan transparan dan adil, serta mencerminkan integritas lembaga peradilan. “Apapun putusannya kita hormati yang jelas seperti itu,” kata Anang menekankan pentingnya sikap profesional dan ikhtiar hukum yang penuh rasa hormat terhadap keputusan hakim.
Kepastian akan keputusan hakim menjadi hal yang dinanti tidak hanya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga masyarakat luas yang mengikuti perkembangan berita. Sidang ini juga telah menarik perhatian publik, melihat bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di era digital.
Dalam keseharian, isu-isu mengenai korupsi dan penggunaan anggaran negara kerap menjadi pusat diskusi. Dengan adanya kasus ini, masyarakat diharapkan semakin kritis terhadap penggunaan dan pengelolaan dana publik, serta memahami mekanisme hukum yang ada.
Melihat perkembangan ini, penting bagi masyarakat untuk terus memantau jalannya proses hukum dan berpartisipasi dalam dialog publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Kasus Nadiem Makarim menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk pejabat publik, memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Dengan berbagai dinamika yang ada, sidang praperadilan Nadiem Makarim bukan hanya sekadar pengujian status hukum seorang individu, tetapi juga semakin membangkitkan kesadaran kolektif dalam upaya melawan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Putusan hakim diharapkan dapat membawa keadilan sekaligus menjadi pelajaran bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan ke depannya.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
