Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai dua kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini tidak hanya melibatkan konten cabul di grup WhatsApp, tetapi juga dugaan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku. Fenomena ini menunjukkan pergeseran serius dalam bentuk kekerasan terhadap anak di era digital.
Kasus pertama yang diungkap oleh Menteri Arifah adalah mengenai grup WhatsApp yang berisi konten cabul yang melibatkan siswa SMP dari berbagai sekolah di Kupang. Kasus kedua lebih mengkhawatirkan, yaitu dugaan prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Dalam incident ini, terdapat tiga anak yang menjadi korban dan satu anak lainnya berperan sebagai pelaku. Aktivitas ini mengindikasikan adanya potensi eksploitasi anak yang sangat berbahaya dalam konteks digital.
Sebanyak 25 anak telah mendapatkan pendampingan psikologis dan rohani setelah mengalami trauma dari kejadian tersebut. Menteri Arifah menyampaikan bahwa hukum juga telah bertindak; satu anak pelaku telah divonis dengan hukuman dua tahun penjara. Vonis ini menjadi cermin serius bagi masyarakat tentang dampak dari perilaku online yang tak terkendali.
“Kasus ini menunjukkan potensi eksploitasi baru yang tak kalah berbahaya dari kekerasan di dunia nyata,” tegas Arifah dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa kejadian ini merupakan alarm bagi seluruh kalangan, terutama sekolah dan keluarga, untuk memperkuat pengawasan di ruang digital.
Pemerintah berencana untuk memperkuat perlindungan anak di dunia digital melalui regulasi baru. Dua peraturan yang akan digunakan adalah PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2025. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur tanggung jawab platform digital, memfasilitasi koordinasi antar instansi, serta meningkatkan literasi digital di kalangan anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat memahami batas-batas aman dalam berinteraksi di dunia maya.
Arifah mengungkapkan bahwa berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan anak-anak mereka. “Penting bagi setiap anak di Indonesia untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, berdaya, dan terlindungi,” ujarnya.
Selain itu, Arifah juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, seperti UPTD PPA Kupang, Polda NTT, dan DP3AP2KB Provinsi, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Menteri PPPA juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menjadi lebih proaktif dalam melaporkan setiap indikasi kekerasan terhadap anak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Masyarakat bisa menggunakan layanan SAPA 129 atau menghubungi nomor WhatsApp 08111-129-129. Dengan demikian, diharapkan komunitas bisa lebih bersinergi dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
Kasus di Kupang ini menjadi pengingat yang mendesak akan pentingnya memperkuat perlindungan anak di tengah kemajuan teknologi yang cepat dan perubahan perilaku digital yang kompleks. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, agar mereka dapat menikmati masa kecil mereka tanpa takut akan eksploitasi.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
