Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini menerima kunjungan dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025, Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa PKS sudah menjadi bagian dari pemerintah dengan memiliki satu menteri yang berasal dari partai tersebut.
Sohibul Iman menjelaskan bahwa Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yassierli, adalah usulan dari PKS yang sudah resmi menjabat dalam kabinet saat ini. “Jadi, kami sudah ada di dalam kabinet dan tidak pada tempatnya untuk membahas hal itu lagi,” kata Sohibul kepada wartawan setelah pertemuan. Pernyataan ini menggambarkan posisi PKS yang merasa sudah diakomodasi dalam struktur pemerintahan saat ini, meski still ada dinamika politik yang harus diwaspadai.
Menariknya, dalam pertemuan tersebut, PKS tidak hanya mementingkan posisinya di kabinet. Sohibul juga menyampaikan kepada Menhan mengenai isu-isu pertahanan nasional. Dia mengusulkan agar pendekatan dalam sistem pertahanan tidak hanya terpaku pada aspek fisik atau militer, melainkan juga mengadopsi perspektif keamanan manusia (human security approach). “Pendekatan yang lebih komprehensif ini melampaui persoalan pertahanan fisik militer,” tandasnya.
Meskipun PKS merasa terwakili dalam kabinet, perkembangan politik serta kemungkinan reshuffle tetap menjadi perhatian publik. Dalam konteks tersebut, politikus sering kali memantau posisi dan pengaruh dari masing-masing partai untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan. Keputusan serta dinamika yang terjadi di dalam kabinet dapat mempengaruhi arah kebijakan nasional, termasuk dalam hal pertahanan yang merupakan tanggung jawab Menhan.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa meskipun PKS sudah memiliki representasi di kabinet, partai tersebut tetap mengajukan masukan untuk memperbaiki sistem pertahanan negara. Seperti yang diungkapkan Sohibul, pendekatan yang manusiawi dan komprehensif bisa menjadi alternatif untuk memikirkan keamanan bangsa. Selain itu, hal ini menunjukkan sikap proaktif PKS dalam memberikan kontribusi positif bagi kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang yang sangat krusial seperti pertahanan.
Menhan Sjafrie juga memberikan penjelasan terkait sistem pertahanan yang kini diterapkan, memperlihatkan bahwa komunikasi antara pengambil keputusan dan partai politik tetap terjadi meskipun tidak pada konteks kabinet reshuffle. Melalui dialog semacam ini, diharapkan ada sinergi antara kebijakan pemerintah dan pemahaman yang lebih luas mengenai persoalan yang dihadapi secara bersama.
Pertemuan tersebut juga memperlihatkan komitmen PKS untuk terus berperan dalam proses pemerintahan. Dengan menegaskan posisi serta fungsi partai di dalam kabinet, PKS diharapkan mampu membantu mereformasi dan memperkuat kebijakan pertahanan nasional ke arah yang lebih baik.
Kunjungan ini selain menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik, juga menyiratkan tantangan yang mungkin muncul ke depan. Ketegangan politik dan kebutuhan akan perubahan dalam kabinet dapat memicu pembicaraan ulang mengenai posisi PKS dan perannya di pemerintahan.
Setiap pertemuan dan diskusi semacam ini menjadi vital dalam rangka menciptakan iklim politik yang kondusif dan efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Penekanan pada pendekatan insanial juga menandakan adanya kesadaran bahwa isu-isu pertahanan tidak dapat dilihat sepihak, melainkan membutuhkan pandangan yang lebih holistik dalam menghadapi tantangan zaman.
Source: www.viva.co.id
-
-
-
-
