Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kebijakan signifikan yang memungkinkan warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, serta membawa standar internasional ke dalam perusahaan-perusahaan pelat merah. Kebijakan ini diungkapkan Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, pada 15 Oktober 2025.
1. WNA Kini Bisa Memimpin BUMN
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dunia bisnis modern tidak bisa terikat pada kewarganegaraan. “Kita harus mencari individu terbaik, talenta terbaik,” ungkapnya. Dengan membuka peluang bagi ekspatriat, pemerintah berusaha untuk mendatangkan keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk memperkuat manajemen BUMN.
2. Penerapan Standar Bisnis Internasional
Presiden juga menekankan pentingnya penerapan standar bisnis global agar BUMN bisa berkompetisi secara optimal. Modernisasi manajemen diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan ini memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. “Harus ada peningkatan efisiensi dan profesionalisme di setiap lini pengelolaan,” tegas Prabowo. Dia menargetkan peningkatan profitabilitas dari satu atau dua persen menjadi lebih signifikan.
3. Prioritas Tetap untuk Putra-Putri Bangsa
Walaupun kebijakan ini membuka ruang bagi WNA, pihak Danantara menegaskan bahwa posisi strategis di BUMN tetap menjadi prioritas bagi warga negara Indonesia. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa peluang untuk WNA hanya akan digunakan setelah potensi dari dalam negeri dan diaspora telah dimanfaatkan sepenuhnya. “Peluang bagi WNA hanya dibuka setelah kita menemukan talenta terbaik dari Indonesia,” jelasnya.
4. Pengalaman Internasional di Direksi Garuda Indonesia
Kebijakan ini sudah mulai diterapkan di PT Garuda Indonesia, di mana dua profesional asing baru saja dilantik sebagai anggota direksi. Neil Raymond Mills, mantan CEO Green Africa Airways, kini menjabat sebagai direktur transformasi, dan Balagopal Kunduvara dari Singapore Airlines menjadi direktur keuangan. Penunjukan ini diharapkan dapat menyuntikkan pengalaman internasional dan memperkuat daya saing Garuda di pasar global.
5. Pengawasan KPK terhadap WNA di BUMN
Kehadiran WNA dalam posisi strategis di BUMN juga akan tetap berada dalam pengawasan hukum Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa semua pejabat, termasuk ekspatriat, diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa semua penyelenggara negara, terlepas dari kewarganegaraannya, harus menaati regulasi yang berlaku, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan negara.
Kebijakan ini mencerminkan langkah berani pemerintah dalam melakukan reformasi besar dalam pengelolaan BUMN. Dengan menggaet talenta global dan menerapkan standar internasional, diharapkan BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional, serta pemain penting dalam pasar global.
Jika kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik, dapat diharapkan bahwa BUMN akan menjadi lebih kompetitif dan inovatif, menawarkan manfaat tambahan bagi masyarakat serta meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia.
Source: www.beritasatu.com
