Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280% dalam acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada 12 Juni 2025. Keputusan ini bertujuan agar para hakim, yang selama 18 tahun terakhir tidak mendapatkan kenaikan gaji, dapat lebih sejahtera. Kenaikan ini bervariasi sesuai dengan golongan hakim, di mana persentase tertinggi diberikan kepada hakim junior.
Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan hakim adalah hal yang krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. "Kesejahteraan hakim sangat penting agar mereka tidak goyah dan tetap berintegritas dalam menegakkan keadilan," ungkap Presiden Prabowo. Ia menambahkan bahwa rakyat Indonesia sangat bergantung pada hakim yang mampu memutus perkara dengan adil.
Perincian Kenaikan Gaji Hakim
Kenaikan gaji ini mencakup berbagai golongan, di mana hakim dengan masa kerja di bawah satu tahun akan mendapatkan gaji antara Rp 2,79 juta dan Rp 3,15 juta untuk Golongan III, dan di Golongan IV berkisar antara Rp 3,29 juta hingga Rp 3,88 juta. Kenaikan gaji berdasarkan masa kerja di Golongan III adalah sebagai berikut:
- < 1 tahun: Rp 2,79 juta–Rp 3,15 juta
- 1–2 tahun: Rp 2,87 juta–Rp 3,25 juta
- 3–4 tahun: Rp 2,96 juta–Rp 3,36 juta
- 5–6 tahun: Rp 3,06 juta–Rp 3,46 juta
Sedangkan untuk Golongan IV, detailnya sebagai berikut:
- < 1 tahun: Rp 3,29 juta–Rp 3,88 juta
- 1–2 tahun: Rp 3,39 juta–Rp 4,00 juta
- 3–4 tahun: Rp 3,50 juta–Rp 4,13 juta
- 5–6 tahun: Rp 3,61 juta–Rp 4,26 juta
Kenaikan gaji ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan para hakim, tetapi juga mendukung mereka dalam melaksanakan tugas yang sangat penting dan penuh tekanan. Menurut Presiden Prabowo, banyak hakim yang menangani perkara dengan nilai hingga triliunan rupiah, dan oleh karena itu, kesejahteraan mereka sangatlah penting.
Dukungan Perumahan dan Kontrak
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti perlunya perhatian terhadap hakim yang masih berstatus kontrak dan isu terkait tidak adanya rumah dinas untuk beberapa dari mereka. Pemerintah berkomitmen untuk menertibkan administrasi dan mempercepat pembangunan perumahan bagi para penegak hukum. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan integritas dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Transformasi Sistem Peradilan
Langkah kenaikan gaji ini merupakan bagian dari program transformasi sistem peradilan yang lebih luas. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa hakim memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang sejati. Dengan adanya dukungan yang lebih baik, diharapkan para hakim dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas mereka tanpa dibebani oleh masalah keuangan pribadi.
Kebijakan Terbaru Lainnya
Selain pengumuman kenaikan gaji hakim, Presiden Prabowo juga membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Kebijakan ini dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, di mana tanggung jawab pemberantasan pungutan liar kini dialihkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen yang jelas untuk meningkatkan integritas serta kesejahteraan para penegak hukum di Indonesia, yang merupakan pilar penting dalam menegakkan keadilan. Kenaikan gaji hakim dan perbaikan fasilitas adalah langkah konkret yang diharapkan akan membawa dampak positif dalam jangka panjang bagi sistem peradilan nasional.
Source: www.beritasatu.com
