Tepat satu tahun setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto merayakan momentum tersebut dengan penyerahan uang sitaan hasil kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mencapai Rp13,2 triliun. Penyerahan tersebut dilakukan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Prabowo menilai bahwa penyerahan uang tersebut merupakan tanda-tanda baik bagi pemerintahannya. Dalam keterangan persnya, ia mengungkapkan, "Saya merasa ini adalah tanda-tanda baik. Kita melihat kerja keras dan keberanian pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara." Ia menjelaskan bahwa uang yang disita ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan, termasuk renovasi hingga 8.000 sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
Pemanfaatan Uang Sitaan untuk Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan rencananya untuk menggunakan dana hasil korupsi untuk membangun kampung nelayan. Ia menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan dengan anggaran masing-masing Rp22 miliar. "Jadi dari Rp13 triliun ini, kita bisa membangun 600 kampung nelayan," katanya.
Uang sitaan yang terdiri dari kontribusi beberapa perusahaan besar, seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, memberikan optimisme bagi pemerintah dalam mengurangi penyelundupan kekayaan negara. Prabowo menekankan pentingnya penggunaan dana ini bagi rakyat, mengingat banyaknya kebijakan yang sempat dikhianati.
Kejaksaan Agung dan Tindakan Hukum
Prabowo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung, yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi ini. Ia mengingatkan bahwa masih banyak kasus serupa yang belum terpecahkan, dan penyelamatan kekayaan negara harus menjadi prioritas. "Kita perlu memastikan bahwa tidak ada lagi penyimpangan yang mengorbankan rakyat," ujarnya.
Dalam laporannya, Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan dalam dua tahap, dengan Wilmar Group menjadi penyetor terbesar. Dengan penyerahan hari ini, dana hasil kejahatan itu kini sepenuhnya dikelola oleh negara untuk pemulihan kerugian negara akibat rasuah CPO.
Menangkal Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat
Prabowo juga mengkritik praktik korupsi yang masih ada di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa keserakahan yang mendorong aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat. "Ini sebetulnya sangat kejam dan tidak manusiawi. Penyimpangan ini adalah subversi ekonomi yang harus kita tangani," ucapnya.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi. Menurutnya, tindakan tegas akan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Pembaruan kebijakan harus selaras dengan implementasi program-program yang langsung terhubung dengan kebutuhan dasar rakyat.
Membangun Kepercayaan Publik
Seiring dengan momentum satu tahun pemerintahannya, Prabowo berusaha membangun kepercayaan publik. Ia ingin menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan upaya nyata untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan secara menyeluruh.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen Prabowo untuk menciptakan infrastruktur yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya uang sitaan yang dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial, Prabowo meyakini bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat.
Momentum penyerahan uang sitaan ini bukan sekadar acara simbolis; melainkan merupakan langkah konkret dalam memerangi korupsi dan membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Prabowo berupaya untuk menunjukkan bahwa ia serius dalam melawan praktik penyimpangan dan mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Source: www.viva.co.id
