Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kenaikan signifikan gaji untuk para hakim di Indonesia, yaitu sebesar 280%. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim dan mencegah mereka dari pengaruh pihak-pihak yang berusaha menyogok dalam proses hukum. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara pada 20 Oktober 2025, Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas hakim agar tidak terpengaruh oleh godaan materi.
Prabowo menjelaskan bahwa gaji hakim tingkat terendah telah dinaikkan dengan harapan inovasi tersebut memberikan lonjakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup. “Kita ingin hakim-hakim kita hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa para hakim harus mampu menangani perkara besar, terutama kasus-kasus korupsi yang bisa merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan penegak hukum untuk tidak bisa dibeli oleh siapa pun. “Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun. Itu tujuan kita,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi keinginan pemerintah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih dan transparan. Ia juga mengapresiasi keberanian para hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang memiliki dampak besar bagi keuangan negara.
Salah satu contoh penanganan yang diacungkan jempol oleh Prabowo adalah kasus persetujuan ekspor crude palm oil (CPO), di mana hakim berhasil memutuskan adanya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 17,7 triliun. “Hari ini kita berhasil mendapat Rp 13 triliun dari Rp 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakim ini, menurut saya, punya hati nurani,” katanya.
Namun, walaupun ada pencapaian tersebut, Prabowo juga mencatat ironi kesejahteraan para hakim yang menangani kasus-kasus sangat besar. Ia mengungkapkan bahwa banyak hakim yang belum memiliki rumah dinas dan harus mengontrak tempat tinggal. “Bayangkan dia menangani kasus Rp 17 triliun, tapi di sisi lain justru belum sejahtera,” katanya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan para hakim agar mereka bisa lebih fokus pada tugas keadilan.
Kenaikan gaji dan perhatian terhadap kesejahteraan hakim diharapkan akan semakin jelas terlihat dalam kinerja para hakim ke depan. Prabowo berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini dan memastikan para penegak hukum bekerja dengan integritas dan tanpa tekanan dari luar.
Pemerintah saat ini juga berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks tersebut, Prabowo menyatakan bahwa tindakan pencegahan terhadap korupsi di kalangan pengadilan adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki citra dan fungsi institusi hukum di Indonesia.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana para hakim yang lebih sejahtera bisa memberikan keputusan yang lebih adil dan bermartabat. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, diharapkan mereka memiliki ruang lebih untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga keadilan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih yakin terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang dihasilkan. Reformasi dalam sektor peradilan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, dan perhatian terhadap kesejahteraan hakim adalah langkah awal menuju ke arah yang lebih baik.
Source: news.okezone.com
-
-
-
-
