Serikat Perusahaan Pers (SPS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, yang berlangsung pada 21 Oktober 2025. Dalam forum ini, SPS meluncurkan peta jalan baru untuk industri pers nasional yang bertujuan menghadapi tantangan disrupsi digital dan pergeseran perilaku pembaca. Kegiatan ini mengundang perhatian banyak pihak, mengingat peran strategis pers dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berinformasi.
Menteri Komunikasi dan Digital, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, membuka acara tersebut dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kepada SPS. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keberadaan SPS sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah. “Kita harus terus menjaga keakuratan, kejujuran, serta semangat kolaborasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.
Rakernas ini mengusung tema "Pers Maju, Sumber Daya Indonesia Melaju", yang menggambarkan aspirasi kolektif untuk mendorong kemajuan bangsa melalui pers yang profesional dan berintegritas. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, pers yang sehat adalah prasyarat bagi demokrasi yang beradab. Kedaulatan informasi dan ekonomi saling terkait, dan keduanya harus bersinergi untuk mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari Rapat Kerja menunjukkan dua pilar utama yang menjadi rekomendasi: penguatan ekosistem ekonomi media dan literasi publik. Secara eksternal, SPS menekankan pada dukungan terhadap pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia serta reformasi kebijakan fiskal yang adil. Ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi media dalam menghadapi perkembangan digital.
Dukungan Dana Jurnalisme Indonesia
SPS memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia, yang akan berfungsi sebagai instrumen pendanaan publik untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan bermartabat. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat industri media.
Reformasi Kebijakan Fiskal
Rakernas juga mengusulkan beberapa rekomendasi penting terkait kebijakan fiskal, seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kertas dan produk media cetak. Kebijakan ini dianggap diperlukan untuk menyelamatkan industri pers lokal dari tantangan berat era digital. Selain itu, SPS juga mendorong penerbitan hak cipta bagi produk jurnalisme dan penataan ulang belanja iklan pemerintah untuk didistribusikan secara lebih transparan kepada media.
Penguatan Literasi Media
Secara internal, SPS berkomitmen untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dalam rangka itu, SPS memperkenalkan program "Muda Melek Media" dan "SPS Goes to School". Keduanya dirancang untuk menciptakan kesadaran mengenai pentingnya informasi yang berkualitas, serta mendorong pendidikan literasi media yang lebih luas.
Melalui berbagai program ini, SPS berupaya untuk mendidik publik tentang nilai-nilai jurnalisme dan meningkatkan kesadaran akan disinformasi di era digital. Sebuah kolaborasi dengan lembaga pendidikan, kampus, dan komunitas literasi akan menjadi penggerak utama dalam inisiatif ini.
Rakernas 2025 ini tidak hanya menjadi momentum bagi SPS, tetapi juga bagi seluruh industri pers di Indonesia. Melalui sinergi antara dunia kooperasi dan pers, diharapkan akan terwujud ekosistem yang saling mendukung dalam rangka memperkuat kedaulatan ekonomi dan informasi.
Dengan semua inisiatif ini, SPS bertujuan untuk tidak hanya memperkuat posisi mereka di industri media, tetapi juga untuk berkontribusi pada masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi dan masyarakat informasi di Indonesia.
Source: nasional.sindonews.com
