Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian mengemuka, terutama menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Pengamat politik Hendri Satrio, atau Hensat, mendesak Gibran untuk mengambil sikap tegas dan menjelaskan status ijazahnya. Hal ini disampaikan Hensat dalam Podcast 8 Jam Nonstop Bicara Bangsa yang diselenggarakan oleh SindoNews pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Hensat menyoroti bahwa dalam tayangan pidato Prabowo mengenai capaian pemerintahan, justru ada hal penting yang diabaikan, yaitu pertanyaan mengenai ijazah Gibran. “Saya kaget, karena untuk pertama kalinya, kita mendengar ada wapres yang ijazahnya dipertanyakan,” ujarnya. Sebelumnya, wajarnya, status pendidikan pejabat tinggi di Indonesia tidak sering kali menjadi sorotan publik.
Ia menggarisbawahi pentingnya kehadiran Gibran untuk menjawab isu ini secara terbuka. “Dia harus membela jabatannya. Tinggal ngomong kepada masyarakat, ‘ini ijazah saya’,” tuturnya. Menurut Hensat, ketidakjelasan ini menciptakan polemik yang terus berlanjut, dan hal ini tidak baik untuk citra pemerintah.
Pendidikan Gibran, yang diketahui menuntut ilmu di luar negeri, seperti Singapura dan Australia, juga menjadi sorotan. Hensat menambahkan bahwa kurangnya klarifikasi dari Gibran membuat masyarakat meragukan keabsahan ijazahnya. “Ini tidak hanya soal dia, tapi juga tentang negara. Hal ini dapat merugikan anak cucu kita di masa depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hensat juga menginginkan agar pihak-pihak yang mengenal Gibran semasa sekolahnya dapat memberikan penjelasan terkait polemik ijazah. “Saya tidak nuduh Gibran tidak punya ijazah. Cuma, saya rasa penting ada penjelasan dari teman-teman sekolahnya untuk menciptakan transparansi,” ungkapnya.
Hensat menyimpulkan bahwa sebisa mungkin isu ini harus diselesaikan segera, sebab Gibran sebagai seorang pemimpin publik memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan status ijazahnya kepada masyarakat. “Ini hal sepele yang sebenarnya gampang, tetapi bisa menjadi beban yang berat jika tidak ditangani dengan baik,” imbuhnya.
Polemik ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi Gibran, sebab ia merupakan generasi muda yang sedang menjalani tanggung jawab besar di pemerintahan. Ketidakjelasan mengenai status pendidikannya dapat mengganggu kredibilitasnya sebagai Wakil Presiden. Seiring dengan publik yang semakin kritis, kemampuan Gibran untuk mengatasi masalah ini akan sangat menentukan reputasinya ke depan.
Menjelang perayaan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, harapan akan transparansi dan akuntabilitas publik semakin mengemuka. Memastikan kejelasan informasi mengenai ijazah adalah salah satu langkah yang harus diambil Gibran untuk meredakan spekulasi yang beredar di masyarakat.
Dengan landasan ini, publik menunggu respons konkret dari Gibran, baik dalam menjelaskan polemik ijazahnya maupun dalam menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara pemimpin dan masyarakat. Bagaimanapun, kehadiran pemimpin yang bersih dan transparan adalah harapan sekaligus tuntutan dari masyarakat Indonesia yang semakin cerdas dan kritis.
Source: nasional.sindonews.com
-
-
-
-
