Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengusulkan agar Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Usulan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 3 November 2025. Menurut Bahlil, keputusan tersebut diambil setelah melalui mekanisme resmi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Dalam pernyataannya, Bahlil menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan bahwa Soeharto layak mendapatkan pengakuan atas jasa-jasa besarnya bagi bangsa. Ia menyatakan, “Dari rapat DPP Partai Golkar, kami telah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional.”
Bahlil menjelaskan bahwa Golkar menilai Soeharto memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya, Soeharto dianggap telah meletakkan dasar yang penting bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas negara. Dalam konteks ini, ia menyebutkan bahwa Indonesia pada saat itu dikenal sebagai “Macan Asia,” yang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Soeharto.
Soeharto, sebagai pendiri Partai Golkar dan sosok sentral dalam sejarah Indonesia, ditandai oleh kesuksesannya dalam membawa bangsa menuju stabilitas dan pembangunan yang berkesinambungan. Bahlil menegaskan, “Bagi Golkar, Pak Harto adalah sosok yang meletakkan kerangka perjuangan partai pada masa itu.”
Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima baik usulan tersebut dan mendengarkan secara penuh penjelasan dan alasan yang disampaikan oleh partainya. Ia menambahkan, “Aspirasi ini disampaikan dengan hormat, dan Presiden mendengarkannya secara penuh,” yang menunjukkan dukungan positif dari pimpinan negara terhadap usulan tersebut.
Mekanisme pengajuan gelar pahlawan nasional telah dilakukan melalui Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mengawal aspirasi ini hingga tuntas. “Partai Golkar konsisten dalam mengusung usulan ini, baik di fraksi maupun di DPP,” imbuhnya.
Situasi ini juga menarik perhatian dari partai lain. Sebelumnya, partai PDIP telah menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perdebatan yang lebih luas mengenai penilaian terhadap warisan politik Soeharto.
Ada beberapa aspek yang sering menjadi sorotan terkait masa kepresidenan Soeharto. Sebagian kalangan memandang bahwa kepemimpinannya ditandai oleh keberhasilan dalam bidang ekonomi, sementara di sisi lain terdapat kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi saat era Orde Baru. Hal ini menciptakan tantangan dalam proses penilaian untuk menentukan apakah sosoknya layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Para pengamat politik menyebutkan bahwa keputusan mengenai pengakuan ini tidak semata-mata melibatkan aspek historis, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial politik masa kini. Beberapa pihak berpendapat bahwa melihat kembali jasa-jasa Soeharto dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi perlu diimbangi dengan kejelasan mengenai pelanggaran yang terjadi selama kepemimpinannya.
Dengan adanya usulan ini, diskusi mengenai posisi Soeharto dalam sejarah Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut. Partai Golkar menunjukkan tekadnya untuk memperjuangkan usulan ini, yang dapat memicu berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk dari pengamat sejarah dan politisi. Bahlil menegaskan bahwa bagi Partai Golkar, pengakuan terhadap Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah dan perjuangan partai.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
