Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) baru-baru ini menggelar sidang etik terhadap beberapa anggota DPR, termasuk Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Pengambilan keputusan ini disertai sejumlah pertimbangan penting yang menyangkut pernyataan mereka di masa lalu serta dampaknya terhadap publik.
Keputusan MKD ini muncul setelah sejumlah demo yang terjadi dari 25 hingga 30 Agustus 2025. Para anggota DPR nonaktif tersebut menghadapi kritik publik yang intens terkait tindakan mereka. Meskipun pengadu telah mencabut pengaduan, MKD menemukan bahwa laporan tersebut berangkat dari berita bohong yang berkembang di masyarakat.
Nafa Urbach: Melanggar Etik, Namun Tidak Berniat Melecehkan
MKD menganggap Nafa Urbach melanggar kode etik. Kendati demikian, tidak terlihat ada niat dari dirinya untuk menghina atau melecehkan siapapun. “Respons publik yang marah tidak bisa dipisahkan dari berita bohong tentang anggota DPR berjoget merayakan kenaikan gaji,” ungkap salah satu anggota MKD.
Mereka menyarankan agar Nafa lebih peka terhadap situasi sosial saat menyampaikan pendapat di depan umum. Hal ini penting agar ia tidak terjebak dalam kontroversi yang sama ke depan.
Eko Patrio: Salah Tafsir dalam Respons Publik
Eko Hendro Purnomo, lebih dikenal sebagai Eko Patrio, juga mengalami hal serupa. MKD menyimpulkan bahwa meskipun ia berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan, niatnya tidak untuk menghina. Namun, videos yang beredar menimbulkan kemarahan, terutama karena disangkutpautkan dengan berita palsu tentang kenaikan gaji.
Eko diminta untuk lebih transparan dalam penjelasannya kepada publik dan tidak mengambil sikap defensif. Hal ini penting agar kepercayaan di kalangan masyarakat dapat pulih kembali.
Ahmad Sahroni: Memerlukan Perbaikan dalam Komunikasi
Ahmad Sahroni juga dinyatakan melanggar kode etik. MKD mencermati bahwa pernyataannya tidak bijaksana dan tidak tepat. Dalam suasana yang sensitif, penggunaan kata-kata yang tidak pantas justru memperparah situasi.
MKD menekankan perlunya pemilihan kata yang lebih hati-hati dalam situasi kritis seperti ini. Ia juga menghadapi konsekuensi atas berita bohong yang beredar, yang berdampak pada keselamatan rumahnya.
Pertimbangan yang Meringankan
MKD menyebutkan bahwa semua anggota yang terlibat harus menghadapi konsekuensi dari berita bohong yang mengganggu kehidupan pribadi mereka. Mencermati keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan dalam pengambilan keputusan. Rumah Eko dan Ahmad juga mengalami tindakan vandal dari masyarakat.
Dengan demikian, kesimpulan MKD menekankan pentingnya bagi para anggota DPR untuk memahami konteks sosial dan dampak dari pernyataan mereka. Hal ini akan membantu dalam menjaga integritas dan reputasi mereka di mata publik.
Sidang ini menggambarkan betapa pentingnya tanggung jawab dan etika yang tinggi dalam dunia politik. Masyarakat berharap agar anggota DPR dapat belajar dari kejadian ini dan lebih bijak dalam berkomunikasi di masa depan. Ke depan, diperlukan usaha terus menerus untuk memperbaiki citra dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Baca selengkapnya di: nasional.sindonews.com
