Ketua DPR RI Puan Maharani akan menggelar rapat bersama pimpinan DPR lainnya. Topik utama yang akan dibahas adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai pemangkasan titik reses anggota dewan.
Pada sidang MKD yang berlangsung pada Rabu, 5 November 2025, telah diputuskan pemangkasan titik reses dari 26 menjadi 22. Puan mengatakan bahwa keputusan ini pasti akan berpengaruh pada pengurangan anggaran reses. “Ya, karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat ini akan dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan setelah keputusan MKD tersebut. Puan memberi penekanan pada pentingnya diskusi bersama pimpinan DPR agar ada konsensus mengenai konsekuensi pemangkasan tersebut.
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menegaskan bahwa pengurangan titik reses akan berdampak langsung pada anggaran. Menurutnya, selama ini anggaran reses digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk biaya transportasi, makanan, sewa gedung, hingga bingkisan dan sembako untuk masyarakat. Puan menggambarkan anggaran ini penting dalam mendengarkan aspirasi warga selama masa sidang ditutup.
Salah satu sanksi yang diusulkan MKD adalah memotong anggaran reses bagi para legislator, yang secara tidak langsung berkaitan dengan pemangkasan titik yang telah diputuskan. Putusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, yang menjelaskan bahwa kesekjenan DPR diminta untuk mematuhinya.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena reses merupakan waktu yang krusial bagi anggota dewan untuk berinteraksi dengan konstituen. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan masukan langsung tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat. Adang mencatat, “Dengan ini Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut: Meminta kepada kesekjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik.”
Keputusan ini menarik perhatian publik, terutama di kalangan para anggota DPR dan masyarakat yang memantau proses legislatif. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana pemangkasan ini akan berdampak pada kinerja dan fungsi anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Puan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Diskusi di rapat mendatang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya memperhatikan efisiensi anggaran, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi anggota dewan untuk menjalankan tugasnya.
Dengan adanya pembatasan titik reses, diharapkan anggota dewan tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan dan representasi dengan baik. Puan dan pimpinan DPR berupaya mencari solusi yang seimbang antara penghematan anggaran dan kepentingan publik.
Rapat pimpinan DPR ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan anggaran dan tata kerja di lembaga legislatif. Pengurangan titik reses mungkin menjadi langkah awal menuju reformasi lebih luas dalam struktur anggaran DPR.
Keputusan MKD ini menciptakan momentum bagi DPR untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih efisien dan efektif ke depan. Rapat mendatang akan menjadi kunci untuk menentukan arah selanjutnya dalam menggunakan anggaran reses secara lebih optimal.
Puan dan para pimpinan DPR sepertinya memiliki tantangan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga efisiensi anggaran. Diskusi ini akan menjadi sorotan, mengingat peran penting DPR dalam menghadapi isu-isu strategis di tanah air.
