Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan terkait sanksi yang dijatuhkan kepada dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan untuk menonaktifkan Sahroni selama enam bulan dan Nafa selama tiga bulan. Hal ini memicu perhatian publik mengingat posisi mereka dalam DPR.
Surya Paloh menegaskan bahwa partainya menghormati keputusan MKD DPR. “Itu mekanisme DPR yang harus kita hormati,” ungkapnya saat diwawancarai di Jakarta. Menurut Paloh, partai telah melakukan langkah nonaktif sebelumnya sebelum putusan dari MKD diterima. Ini menunjukkan adanya prinsip kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku di lembaga legislatif.
Paloh juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dia belum memutuskan apakah akan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) untuk kedua kader tersebut. “Sampai saat ini belum, maksudnya memang kita menghormati semua proses itu,” tambahnya.
Sanksi yang diterima oleh Sahroni dan Nafa Urbach diakibatkan oleh pelanggaran etik yang terbukti. Sidang etik yang dipimpin oleh Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, dilakukan pada 5 November 2025. Proses tersebut melibatkan anggota MKD lainnya yang turut serta dalam melakukan penilaian.
Reaksi Surya Paloh juga menunjukkan semangat untuk mengikuti aturan partai dan mekanisme yang ada. Ini menjadi sinyal bahwa NasDem berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga dan para anggotanya. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan bisa dianggap sebagai pengingat bagi para kader untuk lebih berhati-hati dalam tindakan dan kebijakan yang diambil.
Masyarakat dapat menilai sikap tegas NasDem dalam menangani masalah etik ini. Hal ini bertujuan memperkuat citra partai di mata publik dan menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggotanya.
Dalam paparan lebih lanjut, Surya Paloh menekankan bahwa semua keputusan yang diambil oleh MKD harus dihormati. Dia percaya bahwa pelaksanaan proses yang baik di dalam DPR akan tetap menjadi prioritas utama. Ini mengindikasikan bahwa NasDem berusaha untuk memisahkan kepentingan politik dan etika dalam menjalankan fungsi legislatif.
Sanksi kepada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach adalah yang terberat di antara beberapa anggota DPR lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen MKD terhadap penegakan kode etik yang berlaku, dan berfungsi sebagai peringatan bagi anggota DPR lainnya.
Kedua kasus ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan standar yang ada dalam organisasi. Surya Paloh menekankan bahwa masyarakat harus bisa melihat transparansi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh partai politik. Ini juga menjadi momen introspeksi bagi seluruh kader untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka sebagai wakil rakyat.
Kedepannya, keputusan MKD ini akan menjadi referensi bagi kebijakan internal partai. Surya Paloh berharap agar kejadian ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan menegakkan disiplin dan kode etik, NasDem ingin menunjukkan keteguhannya dalam membangun politik yang lebih baik di Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya reformasi yang lebih luas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dengan demikian, reaksi Surya Paloh pasca keputusan MKD mencerminkan tantangan dan harapan partai dalam melaksanakan tanggung jawab di DPR. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua kader memahami dan mematuhi etika yang berlaku. Publik akan terus mengawasi langkah selanjutnya dari NasDem dan perkembangan situasi ini ke depan.
Baca selengkapnya di: www.inews.id
