Tragedi ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta, pada 7 November 2025, memberikan dampak signifikan pada industri game Indonesia. Kejadian ini memicu perdebatan serius mengenai pemblokiran game online berkonten kekerasan. Salah satu game yang mendapat sorotan adalah PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).
Pemerintah kini mengkaji langkah untuk membatasi akses terhadap game-game tersebut. Wacana ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendukung tindakan tegas jika terbukti game dapat memicu kekerasan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa mereka menunggu keputusan final dari eksekutif. Menurutnya, jika game online terbukti berkontribusi pada tindakan kekerasan, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum yang diperlukan.
"Jika memang terbukti ada pengaruh dari game terhadap tindakan pelaku, maka kita punya peraturan untuk melindungi generasi muda," jelas Dave. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa meluas untuk mencakup judul-judul game lain yang memiliki elemen serupa.
Tragedi di SMA 72 ini tidak berdiri sendiri. Fenomena kekerasan di sekolah, termasuk di Amerika Serikat, sering diperdebatkan. Di sana, pengaruh game kekerasan dan akses senjata menjadi penyebab yang sering dibahas. Hal ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk mencegah potensi kekerasan yang sama.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyoroti pentingnya membatasi pengaruh negatif dari game online. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat menjaga generasi muda dari efek buruk game yang mungkin dapat memicu kekerasan. "Kita perlu mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang ada," katanya.
Dugaan bahwa aksi pelaku terinspirasi dari game semakin kuat dengan ditemukannya replika senjata laras panjang di lokasi kejadian. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan tinjauan ulang atas regulasi game yang memiliki konten kekerasan. Kebijakan ini merupakan langkah proaktif untuk menangani masalah yang ada.
Berikut adalah beberapa bagian penting dalam pembahasan pemblokiran game kekerasan:
- Dasar Penelitian: Berkaitan dengan tindakan hukum yang diambil, penting untuk memiliki data dan penelitian yang mendukung keputusan.
- Dukungan Publik: Pihak pemerintah berusaha mendapatkan dukungan dari publik terkait kebijakan yang akan diterapkan.
- Kaitkan dengan Tragedi Sebelumnya: Pemerintah juga perlu melihat bagaimana kasus kekerasan di negara lain dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan pembatasan game.
Penting bagi semua pihak untuk berpikir jernih mengenai dampak jangka panjang dari game terhadap generasi muda. Jika game online terbukti memberikan efek negatif, maka langkah yang tegas perlu diambil. Diskusi mendalam akan terus berlangsung untuk menemukan solusi yang tepat demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
