Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini memeriksa tiga pramusaji yang bekerja di Rumah Dinas Gubernur Riau, Abdul Wahid. Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menyelidiki dugaan perusakan segel yang sudah dipasang oleh KPK sebelumnya.
Ketiga pramusaji tersebut adalah Alpin, M Syahrul Amin, dan Mega Lestari. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan kepada mereka berkaitan langsung dengan isu perusakan segel. Ini adalah langkah penting dalam penyelidikan terkait kasus yang melibatkan Gubernur Riau.
KPK juga memeriksa dua saksi tambahan. Mereka adalah ASN P3K Dinas PUPR, Rifki Dwi Lesmana dan staf perencanaan Disdik Riau, Hari Supristianto. Namun, materi pemeriksaan terhadap keduanya belum diungkap. Proses ini menunjukkan komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap aspek terkait dugaan pelanggaran hukum.
Status Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat ini adalah tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah provinsi. Selain Abdul Wahid, dua orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah M. Arief Setiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Dani M. Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur.
Penyelidikan ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 3 November 2025. Penetapan status tersangka diatur dalam pasal-pasal tertentu di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Tindakan perusakan segel yang dilakukan di rumah dinas menjadi sorotan utama. Segel itu adalah simbol dari upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh KPK. Menghancurkan segel tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk menghalangi penyelidikan.
Dalam konteks ini, klarifikasi dari pramusaji sangat penting. Mereka menjadi saksi kunci untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan lebih lanjut. KPK memprioritaskan pendalaman terhadap keterangan mereka untuk mengungkap siapa yang mungkin terlibat dalam perusakan segel.
Pemeriksaan ini bukan hanya soal integritas individu yang terlibat. Ini juga berdampak pada reputasi lembaga pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kejadian ini menggarisbawahi betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lapisan pemerintahan.
KPK berkomitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi bisa ditangani dengan tepat dan adil. Masyarakat berhak mendapatkan informasi akurat mengenai perkembangan kasus ini.
Proses hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penanganan kasus seperti ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terlewat. Masyarakat harus mendapat kepastian bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa kecuali.
Dengan demikian, ketiga pramusaji tersebut akan menjadi pusat perhatian selama proses penyelidikan ini. KPK diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang ada dan menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perusakan segel. Langkah ini menjadi vital dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dalam konteks pemerintahan daerah.
Berharap agar hasil pemeriksaan mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi di Riau. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk memberantas praktik-praktik korup si yang merugikan negara dan masyarakat.
Baca selengkapnya di: www.inews.id
