Polemik mengenai ijazah Joko Widodo kini menjadi sorotan utama, terutama di kalangan pakar hukum. Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara, menilai bahwa kasus ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, telah hampir dua tahun isu ini terus berlanjut dan tampaknya tidak ada titik terang.
Menurut Feri, masalah ijazah ini seharusnya bisa diatasi dengan klarifikasi yang sederhana. Ia mengklaim bahwa tidak ada alasan untuk membuat hal ini menjadi rumit. “Kemarin ada contoh Hakim Konstitusi, kalau ada masalah ijazah ya tunjukin aja. Kan tinggal klarifikasi ke pihak yang berwenang,” ujar Feri dalam sebuah podcast baru-baru ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada jalan mudah untuk menyelesaikan polemik yang berkepanjangan ini.
Selama dua tahun terakhir, polemik tersebut terus mengemuka tanpa penyelesaian yang jelas. Feri menambahkan, “Saya juga merasa janggal. Hal yang seharusnya mudah dibuat bertele-tele.” Penilaian ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran mengenai transparansi dan komunikasi yang efektif dalam menangani masalah ini.
Feri juga menyebutkan beberapa cara untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Salah satunya, adalah dengan bersumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah memberikan keterangan terkait pendidikan Jokowi. Menurut dia, saksi-saksi yang pernah kuliah atau wisuda bersama Jokowi bisa menjadi bukti yang kuat.
“Atau kemudian katakanlah ada metode pembuktian modern yang bisa membuktikan kertas (ijazah) itu usianya berapa,” lanjutnya. Dengan berbagai metode yang tersedia saat ini, seharusnya isu ini dapat diselesaikan tanpa harus menunggu terlalu lama.
Kepastian hukum menjadi esensial dalam kasus ini. Feri berharap pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik ini. “Bukti bisa didapat dari banyak sumber, dan ini bisa diakhiri jika semua pihak mau bekerja sama,” imbuhnya.
Satu hal yang menjadi perhatian adalah dampak dari polemik ini terhadap publik. Ketidakpastian mengenai ijazah seorang mantan presiden dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap transparansi dan kejelasan informasi tentunya harus diatasi secepatnya.
Feri Amsari juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dari pejabat publik. Ia menjelaskan bahwa menjelaskan fakta dengan transparan akan membangun kepercayaan. Jika komunikasi gagal, publik akan semakin skeptis dan mempertanyakan kredibilitas pemimpin mereka.
Menghadapi tantangan ini, mungkin sudah saatnya bagi mantan Presiden Jokowi dan timnya untuk melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif. Menyampaikan klarifikasi melalui saluran yang tepat bisa menjadi salah satu cara efektif. Hal ini untuk menghindari berkembangnya spekulasi yang tidak perlu.
Sementara itu, Feri mengingatkan bahwa keberadaan dokumentasi penting seperti ijazah merupakan hal mendasar yang tidak seharusnya menjadi polemik berkepanjangan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang akurat tentang hal yang berkaitan dengan tokoh publik.
Melihat dari perspektif hukum, penting untuk segera menemukan solusi bagi masalah ini. Setiap langkah jelas harus diambil untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat adalah akurat dan tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Demikian pula, semua pihak perlu bekerja sama dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk meredakan ketegangan yang ada.
Dengan pernyataan Feri Amsari, diharapkan bahwa masalah ini bisa menemukan titik temu. Tindakan nyata dalam merespons tuduhan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas calon pemimpin di masa depan.
Baca selengkapnya di: nasional.sindonews.com
