Peran Polri dalam menangani bencana di Sumatera dinilai sangat strategis. Dalam situasi bencana yang kompleks seperti banjir dan longsor, Polri menunjukkan fleksibilitas dalam penanganan. Polri tidak hanya bertanggung jawab dengan respon teknis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan dalam tanggap darurat.
Menurut Direktur Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara), Uliatul Hikmah, peran Polri menandai transformasi penting dalam fungsi kepolisian Indonesia. Polri telah menciptakan pola kerja yang menggabungkan kecepatan, koordinasi, dan adaptasi fungsi dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini terlihat dalam kecepatan pengerahan unit SAR dan mobilisasi alat berat serta logistik darurat di lokasi bencana.
Berikut adalah tiga elemen kunci yang membentuk tanggap darurat Polri:
- Kecepatan: Polri berhasil mengaktifkan tim SAR dalam waktu 24 jam pasca-bencana.
- Koordinasi: Polri berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
- Adaptasi Fungsi: Polri melakukan berbagai tugas di luar penegakan hukum, seperti mendirikan pos kesehatan darurat dan mendistribusikan bantuan psikososial.
Uliatul menegaskan bahwa kekuatan Polri dalam penanganan bencana terletak pada struktur komando yang tersentralisasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, meski infrastruktur komunikasi terganggu. Dengan jaringan komando yang mapan, upaya penanganan bencana dapat dilakukan secara sinkron.
Namun, perlu diakui bahwa ketergantungan pada satu institusi menandakan kelemahan di sistem manajemen bencana nasional. Keterlibatan Polri menciptakan perdebatan tentang batasan tugas dan potensi overstretch yang dapat mengorbankan fungsi inti kepolisian. Uliatul menyarankan bahwa keberlanjutan model ini memerlukan investisi dalam pelatihan dan peralatan.
Diskusi lebih lanjut mengarah pada peran kepolisian dalam mengatasi kejahatan lingkungan yang sering menjadi pemicu bencana. Aktivitas ilegal seperti deforestasi dan penambangan liar meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Tantangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Walaupun Polri memiliki kapasitas untuk menindak kejahatan lingkungan, mereka dihadapkan pada sejumlah tantangan. Korupsi dan keterbatasan sumber daya terlatih menjadi kendala dalam menerapkan hukum. Uliatul menekankan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera bisa menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan dan strategi mitigasi bencana jangka panjang.
Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu diambil:
- Penguatan Kapasitas Personel: Melatih polisi dalam investigasi kejahatan lingkungan dan penggunaan teknologi forensik.
- Mekanisme Pelaporan Transparan: Mengembangkan sistem pelaporan publik mengenai penanganan kasus kejahatan lingkungan.
- Kolaborasi Multi-Pihak: Membentuk kerja sama dengan lembaga lain seperti KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Transformasi struktural di Polri menjadi hal penting agar institusi ini dapat menjalankan peran baru dalam penanganan bencana dan perlindungan lingkungan. Menurut Uliatul, pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan kemanusiaan dan penegakan hukum harus dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional.
Keterlibatan aktif Polri dalam penanganan bencana membuka peluang bagi perbaikan di masa mendatang. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih matang, Polri dapat menjadi aktor vital dalam pengelolaan bencana dan penegakan hukum lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas tanggap darurat, tetapi juga memperkuat tata kelola risiko yang lebih baik di Indonesia.
