Praktisi hukum, Irfan Aghasar, memberikan apresiasi tinggi terhadap usaha Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memulihkan keuangan negara. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukanlah hal yang mudah. Kejagung menghadapi berbagai tantangan dari oknum pengusaha nakal yang berusaha menghalangi proses hukum.
Irfan menyatakan, penyelamatan aset negara memerlukan upaya keras. Proses tersebut tidak hanya sekadar menyita dan melelang aset. Ada banyak kendala hukum yang harus dilalui oleh Kejagung. Contohnya, aset yang disita sering terikat dengan hak tanggungan pihak ketiga. Hal ini membuat Kejagung tidak bisa bertindak sepihak.
Kejagung harus menghormati hak pihak lain jika sebuah aset masih berada dalam ikatan hak tanggungan. Jika memaksakan eksekusi, akan muncul konflik hukum baru yang dapat merugikan negara. Selain itu, perlawanan dari pihak ketiga juga sering terjadi. Banyak yang mengaku sebagai pemilik sah atau pewaris aset yang disita. Mereka membawa masalah tersebut ke pengadilan, menambah kompleksitas proses hukum.
Irfan menjelaskan, gugatan-gugatan ini dihadapi di meja sidang dengan analisis bukti dan argumentasi yang kuat. Ini semua merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan aset bagi negara. Kejaksaan pun harus aktif di bidang hukum dan melakukan pengecekan lapangan untuk menjaga agar aset tidak dipindahkan secara tidak sah.
Kejagung baru-baru ini memamerkan uang sebesar Rp 6,6 triliun. Uang tersebut merupakan hasil kerja Tim Satgas Penanganan Kerugian Negara (PKH). Penyerahan dilakukan di Gedung Bundar, Jakarta, pada 24 Desember 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan mencerminkan keberhasilan dalam menagih denda administratif dari berbagai perusahaan.
Uang Rp 6,6 triliun itu terdiri dari dua komponen. Pertama, sekitar Rp 2,34 triliun berasal dari denda administratif yang ditagih dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel. Kedua, sisanya, yaitu Rp 4,28 triliun, berasal dari kasus korupsi terkait minyak sawit (CPO) dan importasi gula. Penyitaan ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan keuangan negara.
Tim Satgas PKH selama tahun 2025 juga berhasil menguasai lahan seluas 4,08 juta hektare. Lahan tersebut kemudian diserahkan kepada negara dengan wujud pemulihan ekologis. Dari jumlah itu, sekitar 896.969 hektare diserahkan langsung kepada kementerian terkait.
Presiden Prabowo dalam acara tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejagung. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keuangan negara dari praktik-praktik korupsi. Irfan juga menanggapi kritikan terhadap Kejagung. Ia menekankan bahwa kritik harus dilandasi oleh pengertian yang mendalam dan data akurat. Masyarakat diharapkan ikut mendukung penegakan hukum agar lebih kuat dan adil.
Akan tetapi, proses-proses ini tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan hukum tetap harus dihadapi. Belum lagi risiko konflik hukum yang bisa muncul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Irfan menegaskan bahwa semua langkah yang diambil oleh Kejagung berfokus pada upaya menyelamatkan aset negara.
Kerja nyata yang dilakukan oleh Kejagung selama ini kadang tidak terlihat secara langsung. Namun, mereka berupaya keras untuk menunjukkan hasil kerja di lapangan. Uang yang dipamerkan adalah bukti nyata dari kerja keras tersebut.
Dalam konteks ini, penting untuk menilai dan mengkritik penegakan hukum dengan adil. Terlebih, semua pihak harus memahami bahwa penyelamatan aset negara adalah tugas bersama. Dan setiap upaya untuk mengkritisi haruslah berdasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasar tekanan yang tidak berdasar.
