Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi fokus perhatian publik setelah mengalami penundaan sejak 2012. Dalam Forum Pemred Talks yang diselenggarakan di Jakarta, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RUU ini untuk mengatasi tantangan baru yang dihadapi industri media di era digital.
Nezar menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh disrupsi teknologi terhadap media konvensional. Ia berharap regulasi baru ini dapat menciptakan ekosistem media yang adil dan mendukung kesinambungan bisnis media. “Kita mencoba menjaga ekosistem yang sehat di dalam industri. Karena itu penting juga untuk mendukung sustainability media ke depan,” ujarnya.
Selebritas sekaligus anggota DPR, Nurul Arifin, juga menekankan urgensi penyelesaian RUU ini. Ia mengkhawatirkan adanya kekosongan regulasi untuk layanan penyiaran digital dan platform over-the-top (OTT) seperti Netflix dan YouTube. Nurul menyatakan bahwa mereka akan segera mengundang perwakilan dari platform digital besar untuk membahas dan mencapai kesepakatan terkait RUU ini. “Ini akan dimasukkan ke dalam revisi UU Penyiaran,” jelasnya.
Kontroversi dalam Pembahasan RUU
Sebelumnya, pembahasan RUU Penyiaran mengalami kebuntuan, terutama pada periode DPR 2019-2024, yang diwarnai dengan kritik terkait poin-poin kontroversial, termasuk usulan pelarangan tayangan jurnalisme investigasi. Poin ini dianggap dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia.
Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada dampak RUU Penyiaran terhadap platform digital yang sangat populer seperti YouTube dan Netflix. Sejak kemunculannya, keduanya telah menjadi bagian integral dari konsumsi media masyarakat. RUU ini diharapkan bisa merumuskan aturan yang dapat mengatur keberadaan layanan penyiaran digital untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan di industri media.
Regulasi yang Diperlukan
Berdasarkan keterangan Nezar Patria, RUU ini bertujuan untuk mengadaptasi kebijakan penyiaran dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumsi yang baru. Hal ini mencakup pengaturan konten yang ditampilkan oleh platform OTT serta kompetisi yang sehat antar penyedia media.
“Penting untuk memastikan semua platform digital tersebut beroperasi dengan mengikuti regulasi yang sama guna membangun ekosistem media yang sehat,” tambahnya.
Dalam hal ini, pemerintah berencana melakukan dialog dengan semua pihak terkait, termasuk pelaku industri, untuk memastikan semua suara didengar dalam merumuskan kebijakan yang berimbang.
Dampak Terhadap Konsumen
Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap saluran OTT, perubahan ini diprediksi akan berdampak pada pola perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menonton konten di YouTube dan Netflix mungkin akan menghadapi perubahan baik dari segi aksesibilitas maupun jenis konten yang tersedia.
Kritikus khawatir bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas dan keragaman konten di platform tersebut. Di sisi lain, pendukung regulasi berargumen bahwa perjuangan untuk keadilan dalam industri media harus tetap dijaga.
Penutup yang Kompleks
Keseriusan pemerintah dalam mempercepat proses RUU Penyiaran menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman. Namun, ketidakpastian dan kontroversi yang mengelilingi pembahasan ini ke depan menjadi tantangan berat.
Para pengamat dan pelaku industri saat ini tengah menanti langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah dan DPR dalam menempatkan RUU ini di jalur yang benar. Diskusi dengan platform-platform digital besar akan menjadi momen krusial untuk menemukan titik temu demi masa depan yang lebih baik bagi ekosistem penyiaran di Indonesia.
-
-
-
-
