Perang dalam bidang kecerdasan buatan (AI) semakin intensif, terutama dengan upaya pemerintah Amerika Serikat yang berkomitmen untuk tetap memimpin pengembangan teknologi ini. Langkah agresif Presiden AS, Donald Trump, yang mencakup deregulasi menyeluruh, mempertegas posisi negara tersebut dalam persaingan global dengan China. Namun, langkah ini membawa risiko besar, terutama bagi negara-negara berkembang yang lebih rentan. Doreen Bogdan-Martin, Kepala International Telecommunications Union (ITU) PBB, menekankan urgensi untuk menetapkan standar internasional yang dapat melindungi negara miskin dari dampak negatif teknologi AI yang berkembang pesat.
Dengan perkembangan AI yang sangat cepat, risiko yang menyertainya juga semakin nyata. Orang-orang di berbagai belahan dunia mulai khawatir akan hilangnya lapangan kerja dan penyebaran informasi yang menyesatkan, seperti deepfake. "Perlu ada regulasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat teknologi ini," ungkap Bogdan-Martin saat berbicara tentang pentingnya kerangka hukum yang memadai. Dia mencatat bahwa 85% negara di dunia saat ini belum memiliki kebijakan atau strategi terkait AI, sehingga perdebatan global mengenai regulasi menjadi semakin penting.
Dalam konteks ini, strategi AS berfokus pada penghapusan birokrasi dan regulasi yang dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan AI di sektor swasta. Hal ini, meskipun bisa menguntungkan dalam jangka pendek, bisa mengakibatkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Negara-negara maju, seperti Uni Eropa, telah mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dengan memperkenalkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan industri. "Kita perlu dialog mengenai berbagai pendekatan ini," tambah Bogdan-Martin, menyoroti perlunya kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan bersama.
Banyak negara miskin menghadapi kesulitan dalam mengikuti geliat inovasi di bidang AI karena kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Tanpa adanya standar atau panduan yang jelas, mereka berisiko terjatuh ke dalam ketergantungan lebih besar terhadap teknologi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas mereka. Ini menyebabkan kekhawatiran akan ketidakadilan yang semakin jauh menciptakan ketimpangan global.
Urgensi untuk Standarisasi Global
PBB menekankan bahwa penting bagi semua negara, terutama yang kurang berkembang, untuk memiliki akses terhadap teknologi yang aman dan bermanfaat. Kerangka kerja yang tepat akan membantu memastikan bahwa negara-negara miskin dapat mengadopsi teknologi tanpa risiko yang mengancam keamanan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, Bogdan-Martin meminta kerjasama antar negara untuk mengembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi pengembangan teknologi tersebut secara adil dan berkelanjutan.
Dari lebih dari 90 proposal yang ada, pemerintahan Trump menyuarakan keinginan untuk memberlakukan perubahan besar-besaran dalam regulasi. Namun, banyak skeptis yang mempertanyakan apakah pendekatan tersebut akan berujung pada situasi yang menguntungkan semua pihak. Dengan kebijakan yang tidak seimbang, dampak negatif dapat muncul dan malah memperburuk situasi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih fragil.
Munculnya teknologi AI yang cepat dapat berlanjut tanpa kontrol yang memadai, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai disinformasi dan potensi penyalahgunaan teknologi dalam menyebarkan informasi palsu. Hal ini lagi-lagi menunjukan pentingnya kerjasama global dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan serta kemanfaatan teknologi bagi umat manusia.
Menuju Masa Depan yang Inklusif
Perdebatan tentang AI, baik di tingkat nasional maupun internasional, memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil. Kesadaran akan potensi dampak AI, baik positif maupun negatif, menjadi sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang bijak.
Bogdan-Martin mengingatkan bahwa dialog harus terus berjalan untuk merumuskan regulasi yang seimbang. Dalam dunia yang semakin terhubung, langkah-langkah yang diambil di satu negara bisa berdampak besar di negara lain. Membangun kerjasama internasional dalam bidang ini adalah langkah mutlak untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
-
-
-
-
