Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai langkah proaktif untuk menghadapi maraknya penipuan digital. Dengan potensi kerugian yang diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun, inisiatif ini hadir sebagai pusat pengaduan, koordinasi, dan edukasi nasional yang bertujuan untuk memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
Sejak beroperasi, IASC telah menerima lebih dari 225.000 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.000 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal telah berhasil diblokir. Dalam upaya ini, IASC juga mencatat bahwa dana publik sebesar Rp349,3 miliar berhasil diselamatkan, serta potensi kerugian yang dapat dicegah mencapai angka yang signifikan. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi isu penipuan digital ini.
“Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat,” ujar Meutya dalam keterangan pers. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan tindak kejahatan penipuan kepada IASC melalui situs resmi mereka di https://iasc.ojk.go.id.
Pentingnya Kolaborasi dalam Penanggulangan Penipuan Digital
IASC merupakan bentuk kerja sama strategis antara pemerintah, industri teknologi finansial (fintech), lembaga keuangan, dan media. Pembentukan IASC juga menjadi langkah inovatif untuk mendukung perusahaan yang legal dalam menghadapi masalah transaksi yang tidak sesuai. Ini berbeda dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) yang lebih memfokuskan pada penanganan kegiatan ilegal.
Menurut data yang dihimpun dari IASC, sejak November tahun lalu hingga 17 Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan masuk dengan 359.733 rekening yang terkait dilaporkan. Sebanyak 72.145 rekening berhasil diblokir dengan total dana yang diblokir mencapai Rp349,3 miliar. Data ini menunjukkan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh penipuan digital, dan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda penipuan agar dapat melaporkan lebih awal.
Cara Masyarakat Dapat Berkontribusi
Masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan penipuan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai risiko penipuan digital. Penipuan digital sering kali menyasar individu yang kurang waspada, sehingga edukasi menjadi aspek penting dalam kampanye pencegahan. Pemerintah melalui IASC berkomitmen untuk memberikan edukasi yang lebih luas mengenai cara mengidentifikasi dan melaporkan tindakan penipuan.
Selain itu, Meutya menegaskan perlunya pemutusan akses terhadap situs atau konten yang dicurigai melakukan aktivitas scam. Hal ini adalah salah satu langkah preventif yang diambil untuk melindungi masyarakat dari modifikasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Penanganan yang Efektif dan Responsif
Peluncuran IASC diharapkan dapat memperbaiki sistem pengaduan penipuan digital di Indonesia. Dengan adanya pusat pengaduan ini, pemerintah berupaya memberikan respons yang cepat dan efisien terhadap laporan-laporan penipuan. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat.
Masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi dengan melaporkan segala bentuk penipuan yang dijumpai. Dalam konteks ini, peran IASC sebagai pusat informasi dan penanganan penipuan sangat krusial, serta menjawab kebutuhan akan perlindungan hukum dan informasi yang lebih transparan.
Dengan potensi kerugian yang sangat besar ini, keberadaan IASC menjadi sebuah harapan baru untuk memerangi penipuan digital di Indonesia. Melalui kerjasama lintas sektor dan kesadaran masyarakat, diharapkan penipuan digital dapat ditekan secara signifikan.
-
-
-
-
