Pemerintah Indonesia berencana melibatkan Danantara dalam proses merger antara Gojek dan Grab. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab jika terjadi kerugian, mengingat Dana Danantara berasal dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Trubus Rahardiansyah, seorang pakar kebijakan publik, keterlibatan Danantara dalam merger ini membutuhkan aturan yang tegas. Ia menekankan bahwa dana publik seharusnya dikelola untuk manfaat masyarakat. Namun, apabila investasi ini berisiko, akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika merugi.
Trubus berpendapat bahwa negara tidak seharusnya berkompetisi dengan sektor swasta. Oleh karena itu, setiap intervensi harus didasarkan pada kemanfaatan publik yang jelas. Dalam konteks ini, potensi monopoli pasar pasca-merger juga menjadi perhatian. Gabungan Gojek dan Grab berpotensi menguasai hingga 90% pangsa pasar.
Di sisi lain, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pembahasan rancangan regulasi untuk ojek daring kini dalam tahap penyempurnaan. Regulasi ini akan mengatur pembagian komisi antara mitra pengemudi serta skema penggabungan kedua perusahaan.
Prasetyo juga memastikan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring, bukan untuk menciptakan monopoli. “Ecosystem ojol sangat vital untuk ekonomi rakyat,” katanya.
Melihat kedua sudut pandang ini, munculnya regulasi jadi semakin penting. Tanpa aturan yang jelas, penggunaan dana publik untuk kepentingan swasta bisa menjadi masalah. Trubus mengatakan bahwa perlu ada pengawasan yang ketat agar pemanfaatan aset negara tidak menimbulkan kerancuan.
Sebagai perbandingan, Trubus menyinggung proyek Kereta Cepat Whoosh yang sempat menjadi sorotan karena beberapa masalah hukum. Ia menekankan perlunya transparansi dalam proses-proses yang melibatkan dana publik.
Dalam mengatasi hal ini, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang rigid dan partisipatif. Ini akan membantu menganel informasi dan menentukan langkah demi langkah yang tepat dalam proses merger yang kompleks ini.
Tanggung jawab di era digital ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif masyarakat. Dengan informasi yang transparan, publik berhak untuk mengawasi bagaimana dana mereka dikelola. Ini semua bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
Akhirnya, keputusan mengenai keterlibatan Danantara dalam merger ini masih dalam tahap penjajakan. Pembicaraan mengenai skema yang paling tepat sedang berlangsung. Masyarakat akan terus mengawasi untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas.
Regulasi yang komprehensif dan transparan akan menjadi kunci untuk mengatasi potensi masalah di masa depan. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus bersama-sama menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi semua orang.
Baca selengkapnya di: teknologi.bisnis.com
