Rusia mulai menerapkan pembatasan terhadap beberapa fitur panggilan di aplikasi perpesanan populer, WhatsApp dan Telegram, mulai 11 Agustus 2025. Langkah ini diambil setelah pemerintah Rusia menuduh kedua platform tersebut gagal berkolaborasi dengan penegak hukum dalam memerangi penipuan dan aktivitas terorisme. Kementerian Pengembangan Digital Rusia mengonfirmasi pembatasan ini dalam sebuah pengumuman resmi.
Tindakan pembatasan ini merupakan bagian dari ketegangan jangka panjang antara Rusia dan perusahaan teknologi asing. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia telah berselisih dengan berbagai platform terkait pengelolaan konten dan penyimpanan data. Ketegangan ini semakin menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dengan banyak pihak mengamati bahwa negara tersebut sedang berupaya memperketat kontrol terhadap ruang digital.
Dari pernyataan Kementerian Pengembangan Digital, disebutkan bahwa pembatasan ini ditujukan untuk menangkal kejahatan, dan panggilan suara di Telegram mengalami gangguan serius dengan suara yang terputus-putus. Situasi ini diperparah oleh klaim bahwa penggunaan WhatsApp juga mengalami masalah, dengan suara yang terdengar tidak jelas.
Tuduhan dan Respons
Rusia menyatakan bahwa Telegram dan WhatsApp telah mengabaikan permintaan untuk mengambil tindakan guna menghentikan penyalahgunaan platform untuk aktivitas ilegal. Sementara itu, Telegram menanggapi tuduhan tersebut dengan menekankan bahwa mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau dan menghapus pesan berbahaya secara proaktif. Upaya ini dinyatakan oleh Telegram dalam komunikasi kepada surat kabar harian Rusia, RBC.
Selain itu, pihak regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, memperjelas bahwa pembatasan ini hanya berlaku untuk fitur panggilan. Jika kedua aplikasi tersebut bersedia mematuhi hukum Rusia dan bekerja sama dengan pihak berwenang, kemungkinan pembatasan ini dapat dicabut. Pengacara Anton Gorelkin, wakil ketua komite teknologi informasi DPR Rusia, menyatakan bahwa WhatsApp dan Telegram harus membuka badan hukum di Rusia dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku tanpa syarat.
Kedaukatan Digital dan Implikasi Kebijakan
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah Presiden Vladimir Putin untuk memperkuat apa yang disebut sebagai "kedaulatan digital". Rusia terus mengembangkan aplikasi perpesanan yang didukung negara dan terintegrasi dengan layanan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada platform asing dan memperkuat kontrol atas informasi yang tersedia di Internet.
Pemerintah Rusia telah menganggap Meta Platforms, pemilik WhatsApp, sebagai organisasi ekstremis. Meskipun WhatsApp tetap diizinkan beroperasi, layanan ini sudah menghadapi berbagai sanksi karena gagal mematuhi arahan pemerintah Rusia dalam hal penghapusan informasi yang dianggap sensitif. Pihak legislatif Rusia telah mengindikasikan bahwa WhatsApp harus bersiap untuk meninggalkan pasar Rusia jika tidak dapat memenuhi permintaan regulator.
Kekhawatiran dan Kontroversi
Sejumlah kritikus mengungkapkan kekhawatiran bahwa besarnya kontrol pemerintah terhadap aplikasi perpesanan baru yang mungkin dikembangkan di Rusia dapat mengarah pada pengawasan kegiatan pengguna secara massif. Ada kekhawatiran bahwa pembatasan ini juga dimaksudkan untuk memperlambat akses ke aplikasi asing, mendorong pengguna beralih ke layanan buatan dalam negeri.
Dalam situasi ini, perlunya peningkatan kolaborasi dan transparansi antara platform digital dan pihak berwenang menjadi sangat penting. Pengguna di Rusia dihadapkan pada tantangan baru di mana kebebasan berekspresi dan akses terhadap teknologi global semakin terancam.
Pembatasan terhadap fitur panggilan di WhatsApp dan Telegram menjadi sorotan di kalangan pengamat internasional dan memperlihatkan bagaimana kebijakan digital suatu negara dapat berdampak besar terhadap kebebasan berkomunikasi warganya.
