Pengadilan federal Amerika Serikat baru-baru ini memutuskan bahwa Google harus membayar denda sebesar USD425 juta, atau hampir Rp7 triliun, karena melanggar privasi pengguna. Keputusan ini muncul setelah sekelompok pengguna yang terdiri dari sekitar 98 juta orang menggugat perusahaan raksasa teknologi tersebut atas tuduhan pengumpulan data secara ilegal, bahkan setelah mereka menonaktifkan fitur pelacakan di akun Google mereka.
Gugatan ini diajukan pada Juli 2020 dan mengklaim bahwa Google terus mengakses data dari perangkat seluler pengguna untuk keperluan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap jaminan privasi yang seharusnya dilindungi dalam pengaturan Aktivitas Web & Aplikasi. Dalam pengadilan, juri memutuskan bahwa Google bertanggung jawab atas dua dari tiga tuntutan yang diajukan dalam kasus ini. Namun, perusahaan tidak dinyatakan bertindak dengan niat jahat, yang menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggaran, tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakannya.
Sepanjang proses hukum ini, Google menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan pengadilan. “Keputusan ini salah memahami cara kerja produk kami. Alat privasi kami memberi orang kendali atas data mereka, dan ketika mereka menonaktifkan personalisasi, kami menghormati pilihan itu,” ujar juru bicara Google dalam sebuah pernyataan kepada BBC. Dengan pernyataan ini, Google menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Google tidak hanya berdampak pada pengguna individual. Melainkan, gugatan ini menjadi representasi dari kekhawatiran yang lebih luas mengenai privasi digital di era teknologi modern. Banyak pengguna merasa bahwa data pribadi mereka sering kali diakses tanpa persetujuan yang jelas. Dalam konteks ini, tuntutan ganti rugi awalnya diperkirakan mencapai lebih dari USD31 miliar, yang menunjukkan seberapa seriusnya masalah privasi ini bagi banyak orang.
Selain itu, keputusan ini berpotensi menjadi preseden penting bagi perusahaan teknologi lainnya yang juga beroperasi dalam ranah pengumpulan data. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi digital, banyak pengguna kini lebih keras menuntut kejelasan dan transparansi dari perusahaan-perusahaan besar mengenai bagaimana data mereka diperlakukan.
Dampak keputusan ini juga akan dirasakan di tingkat regulasi. Dengan adanya putusan ini, pemerintah dan lembaga terkait mungkin akan lebih mendorong revisi aturan seputar perlindungan data pribadi. Hal ini dapat memicu perubahan kebijakan yang lebih ketat di industri teknologi, yang selama ini sering kali menghadapi kritik terkait pengelolaan data pengguna.
Sekitar 174 juta perangkat yang terlibat dalam gugatan ini menunjukkan betapa luasnya isu privasi yang dihadapi oleh pengguna di seluruh dunia. Pengguna kini semakin menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi privasi mereka, dan keputusan ini bisa menjadi titik balik dalam upaya untuk menjaga hak atas data pribadi.
Penting bagi setiap pengguna untuk memahami pilihan privasi yang ada di platform digital yang mereka gunakan. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran data, edukasi mengenai hak dan pilihan yang tersedia dalam pengaturan privasi menjadi semakin penting. Keputusan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengawasi dan mempertanyakan praktik pengumpulan data yang dilakukan oleh perusahaan teknologi.
Melihat ke depan, tantangan bagi perusahaan seperti Google adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa mereka tetap dapat beroperasi secara efisien sambil menghormati dan melindungi privasi pengguna mereka. Keputusan ini adalah pengingat bahwa privasi adalah hak yang harus dilindungi, dan pelanggaran terhadap hak tersebut dapat berujung pada konsekuensi yang serius.
