Video Presiden Prabowo Subianto yang ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film baru-baru ini menuai banyak perhatian di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik. Dalam penjelasan resmi, pihak Komdigi menekankan pentingnya menyediakan informasi resmi yang akuntabel untuk masyarakat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, adalah langkah yang wajar. “Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi penting dapat diterima oleh publik secara luas,” katanya dalam keterangan resmi.
Fifi juga menambahkan bahwa bioskop dipilih karena kemampuannya menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat. Hal ini dirasa mampu membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. “Substansinya tetap sama. Pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, serta ajakan positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Fifi menekankan bahwa negara harus hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Ini merupakan bagian dari komunikasi publik untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Ia juga menggarisbawahi bahwa pemanfaatan bioskop adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media.
Selama ini, penyampaian informasi melalui media seperti televisi, radio, dan media sosial sudah umum dilakukan. Bioskop, sebagai saluran komunikasi publik, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional. Penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi juga mencerminkan pendekatan inovatif pemerintah untuk mencapai audiens yang lebih luas.
Fifi mengingatkan bahwa selama tidak melanggar aturan yang ada, penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi adalah sah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, bioskop juga menyediakan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk menerima informasi di sela-sela kegiatan hiburan mereka.
Sikap positif terhadap inisiatif ini datang dari berbagai kalangan. Banyak yang mendukung ide pemanfaatan bioskop untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. “Dengan cara seperti ini, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan pemerintah karena disampaikan dalam konteks yang lebih menarik,” ungkap beberapa pengamat.
Namun, ada juga skeptisisme yang muncul terkait efisiensi cara ini. Sejumlah pihak berpendapat bahwa pemanfaatan bioskop harus dipertimbangkan dengan matang, agar tidak terkesan sebagai upaya propaganda. Mereka mengingatkan bahwa penyampaian informasi harus tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Meskipun demikian, pelbagai pendapat mengenai cara pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat ini mencerminkan dinamika dalam hubungan antara pemerintah dan publik. Apalagi di era digital saat ini, di mana akses informasi sangat mudah, penerimaan masyarakat terhadap informasi publik juga sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut disampaikan.
Ke depan, diharapkan pemerintah dapat terus berinovasi dalam strategi komunikasi publiknya, tidak hanya melalui bioskop, tetapi juga melalui berbagai saluran lainnya. Keberanian untuk menggunakan platform yang lebih luas adalah langkah positif, selama tetap menjaga kualitas dan substansi informasi yang disampaikan.
Pemanfaatan bioskop sebagai salah satu alat komunikasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kepercayaan sekaligus keterlibatan aktif dalam berbagai program pembangunan. Dengan demikian, keberadaan informasi yang akurat dan terjangkau harus senantiasa menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya.
