Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya tidak akan tumpang tindih dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) maupun Kantor Staf Presiden (KSP). Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran koordinasi dan sinergi dalam tata kelola komunikasi pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas institusi adalah kunci utama untuk menciptakan sinergi yang efektif. “Kami sama-sama di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, harus melakukan sinergi dan kolaborasi. Saya kira itu kata kuncinya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
Ismail menambahkan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki kekhususan dan keunggulan masing-masing yang perlu dioptimalkan secara bersama. Komunikasi yang intensif antar lembaga menjadi penting untuk menghindari duplikasi tugas dan pemborosan anggaran. Dalam pendekatan ini, Komdigi aktif menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak sebagai bentuk komitmen untuk mendorong sinergi lintas lembaga.
Peran dan Fungsi Badan Komunikasi Pemerintah
Perubahan nomenklatur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah ditandai dengan pergantian pimpinan dari Hasan Nasbi kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo. Transformasi ini sejalan dengan perluasan fungsi komunikasi pemerintah yang kini tidak hanya berfokus pada mewakili suara Istana, tetapi juga sebagai badan koordinasi di semua tingkatan pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa keberadaan BKP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang menguatkan peran strategisnya di tingkat pusat maupun daerah. BKP bertugas memastikan agar seluruh pesan pemerintah tersampaikan secara konsisten dan terkoordinasi dengan baik antar kementerian, lembaga, serta media.
Kepala BKP, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa tugas utama lembaganya adalah melakukan penyelarasan dan sinkronisasi program-program unggulan Presiden yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. “Program-program unggulan presiden bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian dan lembaga, juga bersama media,” jelasnya.
Sinergi dan Koordinasi Antarlembaga
Sinergi antara Komdigi dan BKP menjadi hal penting mengingat keduanya berada dalam satu ekosistem komunikasi pemerintahan. Dengan Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, diharapkan koordinasi antara kedua lembaga ini semakin efektif dan tidak terjadi penumpukan fungsi.
Ismail menegaskan bahwa desain organisasi pemerintah selalu mempertimbangkan kekhususan masing-masing kementerian atau lembaga. Oleh sebab itu, komunikasi lintas lembaga menjadi prioritas untuk menghasilkan kerja yang saling melengkapi dan terintegrasi. Diskusi-diskusi lanjutan juga terus dilakukan untuk memperkuat kolaborasi ini.
Upaya Mencegah Duplikasi dan Pemborosan Anggaran
Ismail memaparkan bahwa area kerja di sejumlah kementerian dan lembaga sering bersinggungan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi intensif agar tugas tidak saling tumpang tindih. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran yang bisa terjadi akibat tumpang tindih tugas dan program.
Komdigi juga menginisiasi berbagai kerjasama dan MoU dengan pihak terkait agar koordinasi lebih terstruktur dan terarah. Strategi tersebut menjadi langkah konkret untuk mendukung tata kelola komunikasi pemerintah yang transparan dan efisien.
Dengan adanya pelbagai usaha tersebut, pemerintah berharap tata kelola komunikasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan optimal, sehingga informasi pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Usaha ini sekaligus menguatkan peran masing-masing lembaga tanpa menimbulkan tumpang tindih fungsi yang menghambat efektivitas kerja.
