Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji penerapan mekanisme balik nama dalam proses jual beli ponsel bekas, serupa dengan prosedur yang sudah berjalan pada transaksi motor bekas. Langkah ini diambil untuk memperjelas identitas pemilik serta riwayat perangkat demi mengurangi risiko penyalahgunaan, termasuk penggunaan ponsel hasil curian.
Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, menjelaskan bahwa selama ini perdagangan ponsel bekas rentan menjadi titik rawan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, pemerintah melihat perlunya proses yang lebih transparan dan terstruktur agar status kepemilikan perangkat dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Proses Balik Nama Motor Bekas Sebagai Referensi
Dalam praktik jual beli motor bekas, pembeli dan penjual diwajibkan untuk melakukan balik nama kendaraannya melalui Samsat sesuai domisili kendaraan. Prosedur ini mengharuskan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas, yang hasilnya kemudian dicatat secara resmi.
Selanjutnya, pembeli mengajukan permohonan balik nama di loket BPKB dengan melengkapi dokumen seperti BPKB asli, KTP pemilik baru, kwitansi jual beli bermeterai, STNK asli, serta hasil cek fisik kendaraan. Selain itu, ada biaya yang dikenakan untuk penerbitan BPKB baru.
Setelah BPKB atas nama pembeli selesai diterbitkan, proses dilanjutkan dengan balik nama STNK dengan membawa dokumen-dokumen yang sama, termasuk BPKB baru. Pada tahap ini, biaya penerbitan STNK baru, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan pajak tahunan (jika sudah jatuh tempo) menjadi kewajiban pembeli.
Kajian Mekanisme untuk HP Bekas
Komdigi belum merinci secara detail mekanisme balik nama untuk ponsel bekas karena kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Namun, kriteria yang akan dibangun diharapkan mampu menghadirkan transparansi identitas pemilik ponsel serta rekam jejak perangkat, sehingga dapat menghindari praktik ilegal seperti penggunaan HP curian.
Adis juga menegaskan bahwa kebijakan baru ini akan dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara kenyamanan pengguna dan aspek keamanan konsumen. Mengingat pentingnya hal tersebut, Komdigi telah mengajak beberapa lembaga konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), untuk memberi masukan dalam pembentukan regulasi ini.
Manfaat Mekanisme Balik Nama HP Bekas
Penerapan balik nama seperti pada motor bekas diproyeksikan dapat membawa beberapa manfaat penting, antara lain:
- Menjamin keaslian dan legalitas kepemilikan perangkat.
- Meningkatkan keamanan transaksi jual beli ponsel bekas.
- Mempersempit ruang gerak peredaran ponsel hasil kejahatan.
- Memberikan perlindungan lebih bagi konsumen akhir.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski wacana balik nama ponsel bekas dianggap strategis, pelaksanaannya memerlukan kesiapan infrastruktur digital dan koordinasi lintas instansi. Data kepemilikan dan perangkat harus terintegrasi secara efektif agar proses validasi berjalan lancar dan tidak membebani konsumen.
Komdigi juga harus mempertimbangkan aspek kemudahan agar mekanisme ini tidak menghambat aktivitas jual beli yang selama ini berlangsung luas di masyarakat. Sejalan dengan itu, kolaborasi dengan lembaga konsumen menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan semua pihak.
Dengan adanya kajian dan pengembangan mekanisme balik nama untuk ponsel bekas, diharapkan transaksi perangkat digital dapat lebih terjamin legalitas dan keamanannya. Kebijakan ini akan menjadi langkah progressif pemerintah untuk meningkatkan tata kelola digital sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen di era transformasi teknologi informasi.
Source: katadata.co.id
