Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) baru-baru ini menyoroti pentingnya keamanan siber dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam forum tahunan BeTalk 2025 bertajuk “Build with AI, Protect with Information Security.” Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari industri dan akademisi untuk mengembangkan transformasi digital yang aman dan berintegritas.
Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, Jonathan Gerhard Tarigan, menyatakan bahwa pemanfaatan AI harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan keamanan informasi. Ia menegaskan, “Pemanfaatan AI harus sejalan dengan nilai etika dan keamanan informasi agar dapat mendukung layanan publik yang efektif, transparan, dan tepercaya.” Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan etis dalam penerapan teknologi AI di sektor publik.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber BSSN, Bondan Widiawan, juga menekankan komitmen lembaganya dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang tangguh. “BSSN berperan memastikan tata kelola keamanan informasi nasional menjadi fondasi utama bagi transformasi digital pemerintahan yang tepercaya,” katanya. Komitmen ini mencerminkan kesadaran akan tantangan keamanan yang dihadapi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi.
Inovasi terbaru dari BSSN adalah pengenalan Chatbot AI BSrE, sebuah layanan interaktif berbasis kecerdasan artifisial yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam proses sertifikasi elektronik. Chatbot ini merupakan langkah konkret BSSN dalam menghadirkan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat teknologi ini,” ungkap Jonathan.
Forum BeTalk 2025 juga menghadirkan sesi diskusi panel yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), BSSN, BSrE, dan BytePlus. Diskusi ini memfokuskan pada arah kebijakan dan tantangan implementasi AI dalam pemerintahan digital di Indonesia.
Kepala Bidang Teknologi Informasi BSrE, Agung Nugraha, memaparkan strategi BeAI untuk mempercepat layanan sertifikasi elektronik. Ia menekankan pentingnya prinsip “Digital Trust by Design,” yang berarti setiap inovasi digital harus dibangun dengan kepercayaan dan keamanan sejak tahap perancangannya. “Kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi digital selalu dibangun dengan kepercayaan dan keamanan,” kata Agung.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam forum adalah keseimbangan antara inovasi digital dan keamanan informasi. Para panelis sepakat bahwa transformasi birokrasi perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Keamanan informasi harus menjadi prioritas utama agar publik dapat mempercayai layanan yang diberikan oleh pemerintah.
Masyarakat dan dunia usaha juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung inisiatif ini. Melibatkan berbagai sektor dalam diskusi kebijakan akan menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk pengembangan dan penerapan AI yang aman. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap teknologi baru yang diterapkan oleh pemerintah.
Sebagai catatan, perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan adaptasi yang sama cepatnya dari semua pihak. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan industri untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan beretika.
Ke depan, BSSN akan terus berupaya untuk memperkuat tata kelola dan sistem keamanan informasi. Tujuannya adalah menciptakan sebuah pemerintahan digital yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan dan aman bagi semua pengguna. Melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang terdepan dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan aman.
Source: www.inews.id
