Pemerintah Korea Selatan telah memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Prasetyo Hadi, yang mengaitkan ledakan di SMA 72 Jakarta dengan permainan PUBG: Battlegrounds. Ledakan ini mengakibatkan hampir 100 orang terluka, memicu perhatian publik dan pemerintah terkait dampak video game terhadap perilaku anak-anak.
Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan (MCST) menyatakan akan memverifikasi situasi ini melalui saluran diplomatik. Mereka menegaskan, tidak ada hubungan antara insiden bom dengan permainan yang dikembangkan oleh Krafton tersebut. “Mengaitkan insiden bom dengan permainan Korea tidaklah cukup,” ungkap seorang pejabat MCST.
Tindakan pemerintah Indonesia menarik perhatian luas. Mereka merasa perlu menyelidiki apakah video game, dengan unsur kekerasannya, memberikan dampak negatif. Dalam komentar sebelumnya, Prasetyo Hadi menyebut PUBG sebagai contoh game yang perlu diperhatikan. Dia berpendapat, game tersebut dapat menormalkan kekerasan dalam kalangan remaja.
Sementara itu, posisinya berbeda dengan pandangan pemerintah Korea Selatan yang aktif mendukung industri game. Pada bulan lalu, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dengan tegas menyatakan bahwa game bukanlah sesuatu yang adiktif. Dia menginginkan agar industri ini tidak dikekang oleh stigma negatif terkait kecanduan.
Pemerintah Korea Selatan berusaha untuk mempromosikan industri game. Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Choi Hwi-young, berkomitmen untuk terlibat aktif dalam diskusi mengenai perkembangan industri game. Dia menegaskan pentingnya kemajuan industri ini dan menjadikannya prioritas.
Di sisi lain, insiden di SMA 72 Jakarta terjadi hanya sepuluh hari setelah pertemuan puncak antara pemimpin kedua negara di KTT APEC. Di pertemuan tersebut, keduanya memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Namun, kini perhatian beralih pada potensi gesekan diplomatik yang mungkin timbul akibat pernyataan ini.
Pemerintah Korea berencana untuk menyampaikan posisi mereka kepada pemerintah Indonesia terkait isu ini. Mereka berharap agar semua informasi dapat diklarifikasi dengan baik sebelum langkah lanjut diambil. Penanganan pemerintah Indonesia terhadap hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap dampak game yang berkaitan dengan insiden ini.
Pemerintah Indonesia mencerminkan keinginan untuk menjaga keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, wacana untuk membatasi permainan PUBG muncul sebagai respons terhadap insiden tersebut. Pertimbangan ini juga mengacu pada penyelidikan mengenai efek permainan kekerasan terhadap psikologi anak.
Sementara itu, industri game di Korea Selatan terus mendapatkan perhatian. Partai Demokrat Korea baru saja meluncurkan Komite Khusus untuk Game. Fokus mereka adalah merevisi Undang-undang Promosi Industri Game serta sistem item berbasis probabilitas yang perlu disempurnakan.
Kedua negara kini berada dalam posisi yang berbeda terkait perjudian dan budaya permainan. Pemerintah Indonesia tampak lebih keras dalam menghadapi masalah ini, sedangkan Korea Selatan lebih condong kepada dukungan industri. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kedua negara dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan isu ini dengan efisien.
Pihak terkait di Indonesia menilai bahwa efektivitas penegakan hukum mengenai hal ini sangat penting. Ini menjadi prioritas agar generasi muda tidak terpapar pada konten berpotensi berbahaya. Tindakan responsif terhadap insiden di SMA 72 mungkin menjadi langkah awal menuju peraturan yang lebih ketat mengenai video game.
Penelitian mendalam mengenai hubungan antara video game dan tindakan kekerasan menjadi kunci. Karenanya, dialog antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting untuk memahami dan menyelesaikan isu ini. Pertemuan berikutnya diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang membawa dampak positif bagi semua pihak.
Baca selengkapnya di: inet.detik.com
