Kementerian ESDM Gelontorkan Rp 4,35 Triliun untuk PLN: Apa Dampaknya bagi Energi Nasional?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,35 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Anggaran ini bertujuan mendukung berbagai program penyediaan listrik di seluruh Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan informasi ini dalam rapat kerja bersama Anggota Komisi XII DPR RI.

Alokasi dana tersebut berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang totalnya mencapai Rp 6,28 triliun. “Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 4,35 triliun ditugaskan kepada PLN untuk berbagai program,” ujarnya. Bahlil menegaskan pentingnya infrastruktur PLN yang sudah ada sebagai alasan utama penyerahan dana ini.

Program yang akan dibiayai oleh dana ini mencakup program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Bahlil, program-program ini menjadi prioritas untuk meningkatkan akses listrik di daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani dengan baik.

Proses tender untuk alokasi anggaran Rp 4,35 triliun telah dimulai pada bulan September hingga Oktober. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian ESDM dalam mempercepat realisasi proyek-proyek yang mendukung pemerataan akses energi. Bahlil juga menambahkan bahwa anggaran tambahan tersebut baru diterima pada bulan Agustus.

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi anggaran Kementerian ESDM hingga 10 November mencapai 31,12 persen dari pagu anggaran yang totalnya Rp 14,1 triliun. Pendanaan yang diterima dalam dua tahapan, APBN Induk sebesar Rp 6,98 triliun dan ABT, menjadi fokus dalam meningkatkan kinerja kementerian.

Penyerapan dana dari APBN Induk mencapai 65 persen, dan Bahlil optimis bahwa jumlah ini akan meningkat menjadi 94 persen menjelang akhir tahun. Dia menjelaskan bahwa pengembalian anggaran juga terjadi karena adanya efisiensi yang dilakukan kementerian, yang mengembalikan sekitar Rp 696,88 miliar ke kas negara.

Dalam konteks keseluruhan, anggaran tambahan dari APBN dan DIPA Perubahan memperkuat komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur energi. Program listrik desa dan pemasangan baru bagi masyarakat tidak mampu menjadi salah satu sorotan utama. Dengan adanya dukungan dari PLN, diharapkan akses listrik di daerah terpencil bisa meningkat secara signifikan.

Bahlil menekankan bahwa fokus dari alokasi ini adalah untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam penyediaan listrik. Infrastruktur yang ada di PLN dinilai cukup kuat untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara efisien. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menyediakan layanan listrik yang merata dan berkualitas.

Kementerian ESDM juga merencanakan untuk melakukan monitoring ketat terhadap penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan tepat sasaran. Keberhasilan program-program ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang sudah diambil, diharapkan realisasi anggaran dapat mencapai target yang telah ditentukan. Keterlibatan PLN dalam program ini menjadi harapan untuk mewujudkan penyediaan listrik yang lebih baik di seluruh penjuru Indonesia.

Baca selengkapnya di: www.suara.com
Exit mobile version