Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan pentingnya redenominasi rupiah dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, peta jalan yang jelas harus disiapkan pemerintah agar masyarakat memahami proses yang akan berjalan.
Proses konversi dari uang lama ke uang baru harus dilakukan dengan hati-hati. Sosialisasi kepada masyarakat juga mesti efektif agar tidak ada kesalahpahaman. “Kami ingin kebijakan ini berjalan tanpa menimbulkan gangguan di lapangan,” ujar Misbakhun. Fokus utama adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat.
Edukasi publik menjadi salah satu prioritas. Utamanya, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan merasakan dampak perubahan monetaris. Penjelasan mengenai perubahan nominal harga akibat redenominasi sangat penting agar mereka dapat beradaptasi dengan baik.
Sebagai langkah antisipasi, Misbakhun menyarankan pemerintah dan Bank Indonesia melakukan uji coba terbatas sebelum menerapkan kebijakan secara penuh. Hal ini untuk memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga. Uji coba juga diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul.
Lebih jauh, Misbakhun memastikan DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah. RUU ini bermaksud menyederhanakan nominal uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Dalam konteks ini, redenominasi menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan nasional.
“Pada prinsipnya, kami mendukung rencana redenominasi ini, namun setiap aspek teknis dan kesiapan publik harus dipertimbangkan matang-matang,” ungkapnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan.
Namun, Misbakhun menekankan bahwa pelaksanaannya harus dirancang dengan hati-hati. Hal ini penting agar tidak memicu kebingungan di kalangan masyarakat. Transisi yang tidak jelas dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian di pasar.
Kebijakan redenominasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini. Mereka ingin memastikan memilih pendekatan yang tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat.
Implementasi redenominasi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Edukasi kepada masyarakat luas harus mencakup cara bertransaksi dengan uang baru. Selain itu, Bank Indonesia juga bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem pembayaran.
Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana redenominasi rupiah akan berlangsung. Kerjasama antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia merupakan kunci keberhasilan kebijakan ini. Dengan peta jalan yang jelas dan edukasi yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan ini.
Inisiatif ini menjadi salah satu langkah maju untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Melalui pelaksanaan yang hati-hati, diharapkan redenominasi rupiah membawa dampak positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Kepastian komitmen dari semua pihak untuk mendukung proses ini sangat penting. Sebuah langkah kecil di bidang kebijakan bisa menjadi penggerak besar untuk perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Stabilisasi perekonomian dan peningkatan sistem keuangan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam inisiatif ini.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com-
-
-
-
