Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama Whoosh. Ada kemungkinan pengambilalihan infrastruktur proyek tersebut oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa opsi ini muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah keuangan dan utang yang mengelilingi proyek ini.
Utilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu cara untuk mengambil alih infrastruktur ini. Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah bisa menggunakan APBN untuk membayar semua kewajiban keuangan yang terkait dengan pembangunan Whoosh. Dalam hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator tetap berperan dalam mengelola aspek operasional projek tersebut.
1. Opsi pengambilalihan ini ditujukan untuk mempermudah penyelesaian utang.
2. Purbaya menyatakan, “Kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung.”
Meskipun demikian, langkah ini masih dalam tahap diskusi. Purbaya menggarisbawahi bahwa belum ada keputusan resmi terkait peran APBN dalam masalah ini. Dia menekankan bahwa proses pengambilalihan infrastruktur ini belum final. Di satu sisi, pemerintah juga perlu bernegosiasi dengan pihak China terkait restrukturisasi utang yang berdampak pada proyek ini.
Purbaya menginginkan keterlibatan dalam negosiasi tersebut untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah tidak terabaikan. “Saya mau lihat, jangan sampai rugi. Ini masih berjalan,” ujarnya. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang membelit proyek Whoosh.
Penting untuk dicatat bahwa skenario yang dibahas mengacu pada pernyataan sebelumnya oleh Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria. Ia menyebutkan bahwa pemerintah dan Danantara akan berbagi porsi dalam menyelesaikan masalah keuangan Whoosh. Di sini, pemerintah akan menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara akan fokus pada operasional.
“Mana yang porsinya Danantara akan dilaksanakan oleh mereka, termasuk berkaitan operasional Whoosh,” tegas Dony. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Danantara menunjukkan adanya upaya kolaboratif untuk memecahkan masalah utang proyek yang kian membebani.
Dengan total utang Indonesia ke China mencapai USD 55 miliar, proyek kereta cepat ini menjadi titik perhatian penting. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek andalan yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian. Namun, kebutuhan untuk menangani utang dan masalah keuangan tidak dapat diabaikan.
Pemerintah kini harus berfokus pada strategi untuk mengelola keuangan proyek tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meninjau kembali anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Ini termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan proyek.
Dengan situasi yang belum sepenuhnya terdefinisi, dialog antara pemerintah dan mitra swasta, termasuk pihak China, sangat penting. Diskusi ini tidak hanya akan menentukan nasib proyek Whoosh, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan infrastruktur jangka panjang.
Akhirnya, posisi pemerintah dalam mengambil alih infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung memunculkan harapan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang ada. Ini adalah langkah penting dalam memastikan kelangsungan proyek yang dapat membawa dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca selengkapnya di: finance.detik.com-
-
-
-
